Apresiasi DPRD Gelar Rapat Dengar Pendapat, Assapel Belitung Berharap Solar Subsisi Tak Lagi Langka

Menurutnya, semenjak tanggal 26 Januari sampai 1 Februari 2022 lalu, solar subdisi dari tiga SPBU benar-benar kosong.

Penulis: Dede Suhendar | Editor: Novita
Posbelitung.co/Dede Suhendar
Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Belitung bersama Assapel dan stakeholder terkait membahas kelangkaan solar subsidi, Senin (7/2/2022). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Ketua Asosiasi Seluruh Sopir Pelabuhan Indonesia (Assapel), Suhar Iswandi, mengapresiasi DPRD Kabupaten Belitung yang telah berkenan meluangkan waktu menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (7/2/2022).

Pria yang akrab disapa Boy itu berharap, persoalan kelangkaan solar subsidi bisa segera terasi setelah berdiskusi bersama wakil rakyat.

Menurutnya, semenjak tanggal 26 Januari sampai 1 Februari 2022 lalu, solar subdisi dari tiga SPBU benar-benar kosong.

"Itu kosong sama sekali. Hari ini yang ada cuman SPBU batang sawo, kalau dua lainnya kosong. Mudah-mudahan nanti bisa lancar," sebutnya kepada Posbelitung.co, Senin (7/2/2022).

Ia menjelaskan, kelangkaan solar subsidi yang terjadi secara otomatis berdampak pada pendapatan 359 anggota Assapel.

Menurutnya, teknis pengangkutan barang di pelabuhan, para sopir harus mengantre mengingat banyaknya jumlah anggota.

Sementara sebelum mengantre, mereka harus disibukkan antre di SPBU untuk mendapatkan solar untuk bahan bakar truk.

Jika solar didapat di atas pukul 10.00 WIB, secara otomatis antrean di pelabuhan kian panjang dan besar kemungkinan tidak mendapat jatah tarikan.

"Kami ini berpacu dengan waktu, di pelabuhan harus antre, sementara di SPBU harus antre lagi," kata Boy.

Selain masalah kelangkaan solar subsidi, Assapel juga meminta kepada pemda melakukan penyesuian terhadap tarif angkutan yang dianggap sudah tidak sesuai.

Mengingat, Surat Keputusan Bupati Belitung tentang Penetapan Tarif ditetapkan tahun 2014 dan belum dievaluasi hingga 2022.

"Alhamdulillah tadi sudah ditanggapi Dinas Perhubungan dan Bagian Hukum untuk penyesuaian itu," ucapnya.

Poin terakhir, kata Boy, pihaknya meminta keabsahan Assapel di lingkup kepelabuhanan.

Tetapi permintaan tersebut belum dibahas karena stakeholder pelabuhan tidak lengkap datang di RDP. (Posbelitung.co/Dede Suhendar)

Sumber: Pos Belitung
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved