Berita Belitung

Solar Subsidi Langka, DPRD Belitung Minta Pemda Gerak Cepat, Begini Penjelasan Pertamina    

Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar langka di Belitung sehingga membuat berbagai pihak menjerit.

Penulis: Dede Suhendar | Editor: Fery Laskari
posbelitung.co
Rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Belitung membahas kelangkaan solar subsidi pada awal Februari 2022 lalu. (Posbelitung.co/Dede S) 

POSBELITUNG.CO , BELITUNG -- Masalah kelangkaan BBM jenis solar subsidi di Wilayah Kabupaten Belitung sebenarnya pernah dibahas DPRD pada rapat dengar pendapat (RDP) menindaklanjuti keluhan Asosiasi Sopir Pelabuhan (Assapel) pada awal Februari 2022 lalu. Namun, kelangkaan solar masih saja terjadi di daerah ini.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Belitung, Taufik Rizani, Pemda bisa mengajukan permohonan penambahan kuota kepada kementerian lembaga terkait.

Penambahan tersebut mempertimbangkan Belitung sebagai wilayah destinasi wisata sekaligus tuan rumah event skala internasional G20.

"Malu kita, makanya eksekutif melalui Bidang Ekonomi harus gerak cepat atau kami yang manggil, masa ini berulang terus. Rekomendasi RDP kemarin kan jelas, tolong tindak lanjuti," ujarnya kepada posbelitung.co, Rabu (30/3/2022).

Ia mengakui dalam RDP yang dihadiri perwakilan pemda, Pertamina, pemilik SPBU serta Assapel menyebutkan bahwa kuota solar subsidi tahun 2022 berjumlah 30.017 KL.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, kuota tersebut mengalami pengurangan 4.674 KL atau sekitar 11,14 persen.

Menurut Taufik, kuota tersebut bisa diajukan penambahan melihat kondisi dan situasi daerah.

"Tapi Bupati yang minta kepada kementerian misalnya alasan wisata, KEK atau G20. kalau kami legeslatif tidak bisa tapi mendukung dari sisi politisnya," kata politikus dari fraksi PDI Perjuangan itu.

Ia merencanakan dalam waktu dekat akan kembali memanggil pihak terkait membahas kuota solar subsisi tersebut.

 

Sementara itu Sr Supervisor Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Haris Yuanza mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan berkenaan dengan penetapan, pengurangan ataupun penambahan kuota BBM.

Menurutnya Pertamina bertanggung jawab menyalurkan kuota BBM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian.

"Jadi terkait kuota itu ada di pemerintah provinsi dan Kementerian ESDM melalui BPH Migas. Kami Pertamina hanya sebagai operator," ujarnya saat dihubungi Posbelitung.co, Rabu (30/3/2022).

Ia mengatakan penyaluran BBM jenis bio solar subsidi kepada masyarakat hingga saat ini berjalan lancar tanpa kendala.

Bahkan Pertamina selalu berkomitmen dan berupaya agar penyaluran BBM tetap lancar sesuai kuota yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, BBM jenis solar subisidi mulai sulit didapat di wilayah Kabupaten Belitung beberapa waktu lalu.

Antrean panjang kendaraan bermesin diesel mulai terlihat di beberapa SPBU di wilayah Tanjungpandan.

Tak hanya kendaraan, pemilik perahu pariwisata hopping island di pesisir Belitung Utara juga ikut terdampak dari kondisi tersebut. ( Posbelitung.co/Dede S)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved