Begini Upaya Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk Tingkatkan Nilai RB dan SAKIP.

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terus mendorong komitmen dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik.

Komtmen tersebut sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan nilai RB dan SAKIP pada tahun 2022.

Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam, melalui Asisten Administrasi Umum, Akhmad Subekti , mengatakan, pihaknya optimistis dapat meningkatkan predikat nilai RB dan SAKIP.

Optimisme itu setelah pihaknya memperbaiki beberapa titik lemah atas penilaian pada tahun 2021 lalu.

"Kita optimis naik penilaian RB dan SAKIP kita naik. Usaha sudah maksimal, dan kita sudah mengetahui beberapa titik kelemahan, mudah-mudahan bisa kita perbaiki," kata dia kepada Bangkapos.com usai menghadiri rapat evaluasi RB dan SAKIP di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (26/7/2022).

Sebelumnya, Pemerintah Kota Pangkalpinang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dengan nilai SAKIP dan RB tahun 2021 predikat B.

Maka dari itu, untuk meningkatkan penilaian menjadi lebih baik, harus ada komitmen sebagai ASN untuk melaksanakannya dengan budaya kinerja profesionalisme yang baik.

Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kita optimis nilai kita naik. Mudah-mudahan bukan hanya di atas kertas nilainya bagus. Tetapi, kenyataannya di lapangan, di semua organisasi perangkat daerah (OPD, red) kinerjanya bagus," tegas Subekti.

Indeks RB dan nilai SAKIP sendiri sangat penting sebagai indikator sasaran strategi tolok ukur keberhasilan pencapaian tata kelola pemerintahan. Sehingga pemerintah daerah harus berkomitmen dalam menjalankannya.

Penilaian RB dan SAKIP juga berpengaruh kepada perolehan insentif daerah, yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Lebih penting, penilaian keduanya pula bakal memengaruhi besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.

Ia tak memungkiri, kini TPP ASN di Kota Pangkalpinang merupakan yang terkecil dari enam kabupaten lain yang ada di Bangka Belitung.

"Ini indikator utama pemerintah kota dan menjadi penentu penghitungan TPP nantinya, yang sangat dibutuhkan data itu. Kalau nilainya jelek, otomatis memengaruhi nilai TPP ASN kita. Apalagi se-Bangka Belitung TPP ASN kita terkecil untuk pemberian nominal TPP," bebernya.

Terlepas dari itu semua, Subekti berharap, pencapaian target kinerja penilaian ini menjadi perhatian seluruh stakeholder dan semua OPD terkait untuk saling bersinergi, dan saling berkoordinasi melengkapi berbagai data yang nantinya akan berpengaruh pada hasil penilaian evaluasi RB dan SAKIP di tahun ini.

Data penilaian evaluasi sendiri paling lambat harus diserahkan pada tanggal 29 Juli mendatang. Penilaian RB dan SAKIP ini dilaksanakan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.

Pihaknya meminta para kepala OPD untuk terus menjaga dan bekerja sama dengan para staf agar target penilaian reformasi birokrasi bisa tercapai dengan maksimal.

"Kalau nilainya jelek, otomatis sangat memengaruhi besaran TPP. Kalau indeks RB tidak bagus jadi TPP kita tidak naik. TPP naik jika didukung dengan kinerja ASN itu sendiri," tandas Subekti. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)