Berita Lokal

Lebih Baik Bekerja Sama, PJ Gubernur Babel Minta Masyarakat Air Putih Jangan Tolak Kapal Isap

Izin tambang KIP sudah keluar, masyarakat di Desa Air Putih, Kabupaten Bangka Selatan tidak bisa menolak lagi

Penulis: Hendra CC | Editor: Hendra
Bangkapos.com/Riki Pratama
Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin 

POSBELITUNG.CO, BANGKA -- Penjabat Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin meminta masyarakat Desa Air Putih, Kecamatan Tukai Sadai, Kabupaten Bangka Selatan untuk tidak menolak adanya Kapal Isap Produksi (KIP).

Pernyataan itu disampaikan Ridwan Djamaluddin menanggapi masyarakat yang menolak beroperasinya KIP Di Desa Pasir Putih, Senin (3/9/2022).

Apalagi KIP yang hendak beroperasi di Desa Pasir Putih sudah memiliki izin lengkap.

Masyarakat seharusnya melakukan penolakan disaat sebelum izin dikeluarkan oleh pemerintah.

"Kalau sudah ada izin sebaiknya jangan ditolak, lebih baik kita bergerak secara legal karena KIP yang resmi itu ada memiliki kewajiban-kewajiban seperti membayar pajak, pemulihan lingkungan," kata Ridwan Djamaludin, usai melakukan Launching MTQH ke-XI, di Gedung Serba Guna Komplek Perkantoran Bupati Bangka Selatan pada Senin (03/9/2022).

"Sehingga masyarakat yang lain, bisa menjadi mitra perusahan-perusahan besar" terangnya.

Terkait izin yang sudah dikeluarkan sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada, tidak akan adanya pencabutan izin.

"Kenapa harus di cabut, sebelum IUP dikeluarkan sudah ada kajiannya seperti AMDAL. Jadi jangan dibenturkan ya, kita harus bisa hidup berdampingan. Perusahan boleh bekerja sesuai ketentuan, jika berdekatan dengan daerah wisata kita atur supaya tidak merusak dan mengganggu pariwisata," kata Ridwan.

Lebih lanjut dirinya menyebutkan terkait penolakan KIP di Desa Pasir Putih, seharusnya masyarakat melakukan penolakan sebelum diterbitkannya izin.

"Kita kan tidak mengatur tentang wilayah tambang atau dimana wilayah perikanan, tapi ada di zonasi. Sebetulnya kalau kita tidak setuju itu sebelum izin dikeluarkan," sebutnya.

"Karena kalau tidak nanti ada ketidak pastian berusaha di kita, sementara di wilayah kita ini tumbuh. Jadi kalau tidak setuju sebelum keluar jangan setelah keluar kita tidak setuju," ujar Ridwan sembari bergegas menuju mobil untuk melanjutkan perjalanan.

Sedangkan masyarakat khususnya nelayan di Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai, menolak rencana operasi KIP di laut Tanjung Besar tepatnya di Karang Kemirai.

Mata pencarian masyarakat di Desa tersebut sebagai nelayan, karena wilayah Karang Kemirai tempat pencarian hasil laut seperti cumi.

(Bangkapos.com/Adi Saputra/Hendra)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved