Pemanfaatan Anggaran Desa di Belitung Belum Maksimal, Ternyata Ini Penyebabnya  

POSBELITUNG.CO , BELITUNG -- Anggaran desa, baik yang bersumber alokasi dana desa (ADD), dana desa APBN, bagi hasil pajak dan retribusi daerah merupakan modal awal untuk mendukung program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.

Anggaran tersebut merupakan stimulus dalam meningkatkan kinerja desa dalam pemberdayaan masyarakat sehingga pada saatnya nanti mampu menjadi desa yang mandiri.

Namun Anggota DPRD Kabupaten Belitung, Mirza Dallyodi yang merupakan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai pemanfaatan sejumlah anggaran desa secara umum untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat belum maksimal.

"Terbukti setelah sekian lama, belum sampai 25 persen desa di Kabupaten Belitung yang menjadi Desa Mandiri. BUMDes yang sampai pada level BUMDes Mandiri," ujarnya kepada Posbelitung.co pada Senin (9/1/2023).

Mantan anggota tim verifikasi dan evaluasi keuangan desa itu menjelaskan alah satu sektor yang penting dalam mewujudkan itu adalah mempercepat pemberdayaan potensi ekonomi desa melalui BUMDes.

Setelah itu dalam pengelolaan APBDes harus tetap dilakukan dengan integritas yang tinggi untuk meminimalisir penyelewangan penggunaannya.

Kemudian, tidak kalah penting pada anggaran tersebut, seluruh komponen pemerintahan desa harus kreatif dan inovatif dalam membuat program kegiatan yang tentunya harus selaras dengan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah dan ikut menunjang program pembangunan nasional.

"Dalam artian bagaimana hal-hal tersebut diatas mampu meningkatkan PADes. Dan umumnya meningkatkan taraf hidup masyarakat desa," katanya. (Posbelitung.co/Dede S)