Pil Pahit Ridwan Djamaluddin

POSBELITUNG.CO - Boleh jadi, kebijakan Ridwan Djamaluddin bertindak tegas terhadap mafia timah adalah kebijakan yang kontroversial sekaligus tak berpihak pada rakyat.

Sikap kerasnya untuk menata pertimahan, utamanya memerangi kolektor nakal bin serakah, juga boleh jadi akan dimaknai sebagai bentuk ketidakpahaman Ridwan Djamaluddin terhadap tanah kelahirannya sendiri.

Ini tak lain lantaran Ridwan Djamaluddin justru 'mengacak-acak' pertimahan yang secara faktual merupakan fondasi dari kuatnya pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung.

Benar memang, dengan memerangi kolektor nakal, maka itu sama artinya membawa efek domino dengan sulitnya penambang 'nakal' menjual pasir timah mereka.

Hasilnya, penambang kecil terancam kehilangan pekerjaan dan efek-efek lainnya.

Namun, dalam konteks yang lebih lugas, meski agak terlalu vulgar, situasi tersebut adalah kondisi yang secara normatif lebih baik untuk keberlangsungan pertimahan di Bangka Belitung.

Apalagi jika Bangka Belitung mampu menciptakan ekosistem yang lebih baik untuk konsep penambangan rakyat.

Fakta statistik menunjukkan bahwa pertimahan menopang lebih dari 60 persen perekonomian Bangka Belitung.

Angka ini adalah proses panjang yang terus meningkat selama dua dekade berjalan, tepatnya sejak timah tak lagi ditetapkan sebagai komoditas strategis pada 1999.

Satu pertanyaan kritis perlu dilontarkan pada titik krusial ini.

Pertanyaan tersebut adalah, ketika timah menopang 60 persen lebih perekonomian Bangka Belitung, ini harus dimaknai sebagai peluang atau bencana?

Pertanyaan tersebut tentu tak mudah untuk dijawab.

Namun sebagai ilustrasi, kita perlu sedikit menengok ke belakang tentang situasi yang kita hadapi bersama.

Timah yang menopang 60 persen lebih perekonomian Bangka Belitung bukan lantaran sektor tersebut terkelola dengan baik.

Dua dekade tumbuh menjadi primadona ekonomi justru karena sektor ini bak candu yang menggiurkan sehingga kita menjadi terlena.