LPPOM MUI Babel Target 1.000 Sertifikat Halal 2023, Bangka Belitung Tercepat Beri Pelayanan

POSBELITUNG.CO, PANGKALPINANG - Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di bidang kuliner makanan, minuman diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga penguji.

Keberadaan sertifikasi halal ini menjadi bagian yang berperan penting, khususnya dalam menjamin kehalalan akan produk yang dipasarkan.

Direktur LPPOM MUI Provinsi Bangka Belitung Nardi Pratomo menuturkan, saat ini sudah ada 2.700 UMKM di Bangka Belitung yang telah memiliki sertifikat halal yang dkeluarkan melalui LPPOM MUI Babel.

Pihaknya pada tahun 2023, menargetkan sebanyak 1.000 sertifikat halal dikeluarkan bagi UMKM di Bangka Belitung.

"Jadi untuk sertifikasi halal semua UMKM ini wajib besertifikat halal. Dimana sertifikat ini sebenarnya langsung dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Di Babel sendiri ada satgas halal dan LPPOM MUI menjadi mitra strategis yang terlibat," ungkap Nardi Pratomo kepada Bangka Pos Group, Jumat (3/2/2023).

Baca juga: Silaturahmi dengan PPH, Satgas Halal Kemenag Babel Persiapkan Capai Target 1 Juta Sertifikat Halal

Pengajuan sertifikat halal tidak memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan LPPOM MUI Babel menjadi provinsi tercepat yang memberikan pelayanan sertifikasi halal.

Para UMKM yang ingin mengajukan sertifikasi halal juga bisa langsung dilakukan secara online, tanpa harus mendatangi Kantor LPPOM MUI.

Ia menyebut, LPPOM MUI juga siap membantu mempermudah UMKM dalam mengaudit perlengkapan administrasi hingga sertifikasi halal terselesaikan.

"Standar penyelesaian sertifikat halal ini 15 hari kerja untuk pengeluaran sertifikat halal. Dimana LPPOM MUI Babel membuat teroboson one stop service, jadi UMKM dari jarak jauh bisa mengajukan sertifikat halal melalui Whatsapp (WA) dan langsung kita proses," ucap Nardi.

Ada 11 kriteria penilaian kebijakan halal, di antaranya manajemen halal, bahan yang digunakan, fasilitas produksi, sumber, penanganan bahan-bahan kritis dan lainnya.

Sementara itu diketahui untuk biaya pengurusan sertifikasi halal ini berkisar antara Rp2,3 juta hingga Rp2,9 juta, tergantung dengan wilayah UMKM berada.

Nah, bagi Anda yang ingin mengurus sertifikasi halal ini bisa langsung menghubungi kontak call Center LPPOM MUI (+62 812-7376-4311).

Dorong Target  Sertifikat Halal

Satgas Halal Kantor Wilayah  Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersilahturahmi dengan Pendamping Produk Halal (PPH) dari unsur penyuluh agama Islam dan madrasah di Babel secara daring, Selasa (7/3/2023).

Hadir dalam kesempatan ini Anggota Satgas Halal Kemenag Babel, Abdul Qodir Jaelani dan  salah satu PPH asal Kabupaten Bangka, Rifqi Fatmala yang sekaligus menjadi pemateri dalam kegiatan silaturahim ini.

Ketua Satgas Halal Kanwil Kemenag Babel, Rebuan melalui Sekretaris Satgas Halal Kanwil Kemenag Babel, Iwan Setiawan mengaku pihaknya terus mendorong peran aktif  dari PPH di Babel dari unsur masyarakat, penyuluh agama Islam dan madrasah yang sudah berhasil mengikuti bimbingan atau pembelajaran proses pendaftaran produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI maupun melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) lainnya.

"Jumlah PPH di Babel ini sudah banyak. Sehingga harapannya PPH itu pro aktif, misalnya masing-masing PPH bisa mengumpulkan 20 pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya," ujar Iwan dalam rilis kepada bangkapos.com, Selasa (7/3/2023).

Baca juga: 300 Produk UMKM di Belitung Timur sudah Sertifikat Halal, Pemkab Siap Fasilitasi, Biaya Gratis

Dia menyakini maka artinya akan ada ribuan sertifikasi halal yang bisa disumbangkan oleh Bangka Belitung guna mensukseskan program 1 juta serifikat halal tahun 2023 sebelum  mandatori halal 17 Oktober 2024.

“Makanya hari ini kami melaksanakan silaturahim bersama PPH dari berbagai unsur ini dalam rangka persiapan mencapai target pemerintah tahun 2023 sebanyak 1 juta sertifikat halal bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia melalui jalur self declear maupun regular,” katanya.

Dia juga menambahkan bahwa silaturahmi bersama PPH ini juga dalam rangka persiapan kampanye mandatori halal yang akan dilaksanakan serentak di 1000 titik di seluruh Indonesia.

Sangat diharapkan juga semua PPH yang sudah teregistrasi di BPJPH Kemenag agar berpartisipasi dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan mandatori halal di wilayah domisili masing-masing.

“Ini adalah tugas bersama untuk menyampaikan bahwa sertifiksi halal itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari baik secara regulasi negara maupun syariat agama. Sehingga hal ini mutlak harus dipenuhi oleh semua pelaku usaha,” katanya.

Dia menyebutkan jika sudah mandatori tanggal 17 Oktober 2024, maka semua produk usaha makanan dan minuman yang beredar di tengah masyarakat wajib bersertifikat halal.

Apabila tidak dipenuhi maka pemerintah akan mengambil tindakan, teguran tertulis maupun sanksi-sanski lainnya hingga  produknya tidak boleh diedarkan dipasarkan.

“PPH dari unsur Penyuluh agama Islam dan madrasah di Babel yang telah terdaftar di  BPJPH Kemenag akan melaksanakan kampanye halal di 10 titik di Babel pada, 18 Maret 2023. Makanya, kita ingin semua PPH di kabupaten/ kota tersebut, saling berkoordinasi termasuk juga dengan dinas koperasi dan UKM. Kami  mendorong para pelaku usaha dengan omset menengah ke atas untuk juga aktif mengikuti  bimbingan teknis (bimtek), pelatihan penyelia halal yang diselenggarakan oleh LPH maupun Diskop UKM dan instansi terkait lainnya," katanya. (t3)