Berita Pangkalpinang
Dukcapil Kejar Target Registrasi IKD, Perekaman KTP Digital Menyasar Sekolah-sekolah
Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital atau IKD terus dikebut oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Penulis: Ajie Gusti Prabowo | Editor: Kamri
Lalu, masyarakat sudah memiliki gawai namun sistem operasinya masih di bawah versi 8.0.
Walaupun begitu KTP digital tidak ditekankan kepada masyarakat yang tidak memiliki smartphone, atau yang berdomisili wilayahnya yang sulit mendapatkan jaringan akses internet.
Mereka masih diperbolehkan menggunakan KTP-el seperti biasanya.
Karena peralihan dari KTP-el ke KTP digital masih dilakukan secara bertahap.
"Kalau mengharapkan masyarakat datang ke kantor itu sangat susah dan sedikit capaiannya. Sehingga kalau kita turun langsung ke lapangan naiknya cukup signifikan," ujarnya.
Kendati demikian kata Darwin, target 25 persen perekam KTP untuk memiliki IKD sendiri akan direvisi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini lantaran beberapa permasalahan dan masukan yang diusulkan sejumlah pemerintah daerah. Bahkan beberapa daerah di Indonesia capaian IKD masih berada di angka satu persen.
Maka dari itu pihaknya menargetkan capaian realisasi IKD dapat optimal pada tahun 2023 ini.
Baca juga: IKD Mulai Diterapkan, Anggota DPRD Babel Ini Soroti Soal Kepemilikan Hp dan Wilayah Blank Spot
Caranya selain melakukan sosialisasi, pihaknya juga melakukan upaya jemput bola dengan melakukan perekaman KTP ke sekolah-sekolah.
Pasalnya, untuk pembuat KTP pemula di Pangkalpinang mencapai 5.000-an orang lebih.
Sehingga setelah mereka melakukan perekaman akan langsung diarahkan untuk melakukan aktivasi KTP digital.
Tak hanya itu, Dukcapil juga melakukan perekaman KTP ke luar kantor.
Caranya dengan memanfaatkan momentum kegiatan ataupun acara yang berlangsung setiap harinya.
Hal ini untuk meningkatkan minat masyarakat untuk memiliki KTP digital.
"IKD target dari Kementerian dalam Negeri akan ada revisi, kita memang diharuskan mencapai target 25 persen dari total perekam KTP. Karena saat ini banyak bermacam kendala yang kita alami, karena belum semua daerah mampu menerapkan ini bahkan beberapa daerah baru di bawah satu persen," pungkas Darwin. (u1)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.