Dialog Pertambangan Alot, Nelayan Bangka Selatan Keluar Ruangan

POSBELITUNG.CO, BANGKA – Audiensi terbuka penyelesaian antara nelayan dan PT Timah Tbk yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung berlangsung alot, Selasa (30/5/2023) pagi.

Audiensi itu digelar di dalam ruang pertemuan Bupati Bangka Selatan.

Peserta yang hadir dari kalangan nelayan memprotes kebijakan PT Timah dalam penentuan wilayah pertambangan timah.

Audiensi sendiri berjalan cukup lama dan berlangsung beberapa jam. Para nelayan sendiri memasuki ruangan sekitar pukul 09.15 WIB.

Adu argumen antara kedua belah pihak membuat suasana rapat semakin memanas. Sampai akhirnya kalangan nelayan menuntut adanya sembilan berkas legalitas kepada PT Timah. Terutama terkait operasional Ponton Isap Produksi (PIP) di perairan Batu Perahu.

Karena terkesan terlalu lama dan bertele-tele dalam menyiapkan berkas, akhirnya nelayan memutuskan untuk walkout atau keluar dari ruang audiensi.

Nelayan sendiri keluar sekitar pukul 11.06 WIB. Meninggalkan Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid beserta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) hingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta jajaran PT Timah.

Ketua Nelayan Batu Perahu, Joni Zuhri mengatakan, ada beberapa alasan dirinya beserta kalangan nelayan memutuskan untuk walkout. Pihaknya menilai tidak adanya kesiapan dari PT Timah atas tuntutan nelayan. Sehingga hal itu membuat kalangan nelayan kecewa dan memutuskan keluar dari ruangan.

“Kami melihat dari PT Timah tidak ada kesiapan apa yang menjadi tuntutan kita,” ujarnya kepada Bangkapos.com saat keluar dari ruangan audiensi.

Joni Zuhri memaparkan, kondisi seperti ini seolah-olah PT Timah mengulur waktu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tak ayal situasi seperti ini membuat kondisi masyarakat, khususnya nelayan tidak kondusif. Karena tidak adanya solusi atas tuntutan nelayan dengan menggelar aksi damai selama sepekan terakhir.

“Hari ini kami anggap seperti diulur-ulur, dibiarkan kondisi masyarakat di Bangka Selatan semakin tidak kondusif,” tegas Joni Zuhri.

Di samping itu lanjut dia, memang terdapat sembilan dokumen keabsahan yang menjadi tuntutan nelayan saat audiensi itu. Hal ini selaras dengan tujuan awal para nelayan menggelar aksi damai sejak pekan kemarin dan berlanjut sampai hari ini. Akan tetapi, sembilan dokumen itu tidak bisa ditunjukkan oleh PT Timah.

Padahal nelayan sendiri menegaskan tidak anti tambang. Asalkan pihaknya mengetahui sejauh mana legalitas dan terpenuhinya syarat adanya aktivitas pertambangan di perairan itu. Oleh karenanya, nelayan tidak dapat menjamin kondusifitas wilayah apabila masalah ini terus berlarut-larut.

“Kondusifitas mungkin ke arah yang mungkin bisa lebih ekstrem, kita tidak tahu ke depannya. Yang pasti kami anggap PT Timah tidak ada kesiapan apa pun. Terkait legal standing mereka,” ucapnya.

Walaupun begitu kata Joni Zuhri, kalangan nelayan sendiri menegaskan tetap menolak adanya aktivitas pertambangan di wilayah itu. Baik itu secara legal ataupun ilegal pihaknya tetap menolak. Namun sejatinya nelayan sendiri tidak anti pertambangan. Asalkan legalitas dan keabsahan aktivitas pertambangan jelas.

Maka dari itu pihaknya menyerahkan permasalahan ini ke Forkopimda Kabupaten Bangka Selatan. Baik tindak lanjut atas penolakan aktivitas pertambangan timah yang ada di perairan Toboali. Pasalnya, nelayan sudah lima kali mengalah dengan penambang. Terkait adanya aktivitas pertambangan di perairan Bangka Selatan.

“Kami pastikan berizin atau tidak berizin, legal atau ilegal kami tetap menolak. Selanjutnya kami serahkan ke Forkopimda. Tetapi kami masih menunggu tindak lanjut mereka,” pungkas Joni Zuhri. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto).

Caption: Suasana audiensi terbuka antara nelayan dan PT Timah di Ruang Pertemuan Bupati Bangka Selatan, Selasa (30/5/2023). Audiensi itu digelar untuk menyelesaikan permasalahan penolakan aktivitas pertambangan timah di perairan Batu perahu. 

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto).