Jelang Putusan Pemilu Terbuka atau Tertutup, Jokowi Ngopi Bareng MK

POS BELITUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman minum kopi bersama setelah acara pembukaan Jakarta Fair 2023 di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Jokowi mengenakan batik cokelat duduk bersebelahan dengan Anwar Usman yang menggunakan baju biru.

Keduanya tampak berbincang santai di sebuah stand penjual kopi instan.

Hadir juga semeja dengan Jokowi beberapa pejabat, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Panglima TNI Yudo Margono.

Pantauan TribunJakarta. com di lokasi, sesekali mereka terlihat tertawa sambil berbincang.

Kurang lebih 15 menit dihabiskan oleh Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat di stand kopi instan tersebut.

Setelah puas ngopi, Presiden Jokowi beserta rombongan pun mulai pulang meninggalkan area Jakarta Fair.

Sebagai informasi, MK menjadwalkan bakal menggelar sidang putusan terhadap pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup pada Kamis (15/6/2023).

Menurut rencana, sidang pengucapan putusan itu bakal digelar sekitar pukul 09.30 WIB di lantai 2 Gedung MK.

Independen Juru bicara MK, Fajar Laksono memastikan hakim konstitusi independen dalam membuat putusan atas gugatan uji materi pemilu sistem proporsional terbuka.

Fajar mengatakan, anggapan sejumlah pihak yang meragukan independensi hakim MK merupakan opini yang tak terhindarkan.

Kendati begitu, dia memastikan hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus semua perkara, termasuk perkara sistem pemilu ini, hanya fokus pada pemeriksaan perkara dari awal sampai kesimpulan.

“(Hakim konstitusi) tidak dipengaruhi oleh isu atau opini apa pun di luar, karena hakim konstitusi terikat kode etik, bertanggungjawab kepada Tuhan YME, dan juga kepada publik,” kata Fajar kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).

Fajar menambahkan, selain hakim konstitusi independen, persidangan perkara sistem pemilu ini juga digelar melibatkan banyak pihak.

Sidang juga terbuka sehingga dimonitor oleh publik. Sebelumnya, Fajar menyadari bahwa perkara Nomor 114/PUU-XIX/2022 ini memperoleh atensi publik.