Pemkab Bangka Tengah Siap Bangun SMAN Baru

KOBA, POSBELITUNG.CO - Pembangunan SMA negeri baru di Kota Koba, Bangka Tengah dianggap bisa menjadi salah satu solusi terhadap polemik PPDB SMA/SMK yang terjadi. Langkah tersebut perlu diambil agar tidak ada lagi siswa-siswi yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK.

Apalagi saat ini diketahui bahwa di Kota Koba hanya memiliki satu SMAN dan dua SMKN dimana daya tampung sekolah tersebut sering kali sudah penuh dan tidak bisa menampung siswa baru. Alhasil, ada sekitar 34 siswa lulusan SMP yang saat ini nasibnya belum jelas karena tidak bisa melanjutkan pendidikan.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengatakan, pihaknya sangat mendukung untuk dibangunnya SMA negeri baru di Kota Koba. "Di Koba itu memang agak beda, karena enggak ada sekolah swasta," ucap Algafry, Rabu (26/7).

Ia mengakui, permasalahan siswa dari Koba yang terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK sudah sejak lama dilaporkan ke Pj Gubernur Babel. Menurutnya, kedepan Dindik Babel juga harus memetakan betul-betul agar jangan sampai ada anak-anak di Bangka Tengah yang tidak sekolah.

"Kalau penambahan rombel itu solusi jangka pendek. Silakan lah itu karena itu kewenangan Provinsi untuk menambah rombel," jelasnya.

Saat disinggung apakah Pemkab Bangka Tengah siap atau tidak menyediakan lahan jika ke depannya dibangun SMAN baru, dengan tegas Algafry berkata siap. "Kalau ditanya kami siap atau tidak, oh tentu siap," tegasnya.

Selain itu, jika ke depannya di SMAN 1 Koba perlu dilakukan pengembangan berupa perluasan lahan dan penambahan ruang kegiatan belajar, dirinya pun bersedia membantu untuk menyiapkannya. "Kalau lahannya, kami (Pemkab Bateng-red) yang bertugas mengerjakannya, masalah itu nanti dapat darimana, itu tanggung kami. Yang penting mau atau tidak mereka (Pemprov Babel-red) ngebangunnya, tugas kami menyediakan lahan," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, aksi damai dan audiensi terhadap polemik PPDB SMA/SMK yang dilakukan oleh para siswa dan wali murid kemarin sore mulai menemukan solusi. Secara bertahap, jalan keluar terhadap permasalahan tersebut sudah mulai ditemukan, salah satunya adalah perihal penambahan rombongan belajar.

Dalam rangka menyampaikan aspirasi tersebut, rombongan Anggota DPRD Bangka Tengah yang terdiri dari Komisi II dan pimpinan DPRD mendatangi langsung Pj Gubernur Babel, Suganda, Selasa (25/7). Bertempat di Rumah Dinas Gubernur Babel, Anggota DPRD Bangka Tengah menyampaikan keluhan masyarakat dimana ada sekitar 30-an siswa di Kota Koba yang belum bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK.

Wakil Ketua I DPRD Bateng, Batianus sangat mengapresiasi kesigapan dari Pj Gubernur Babel dalam menangani masalah ini. "Pak Pj sigap menanggapinya dan langsung meminta Kadindik Babel untuk berangkat ke Kemendikbudristek meminta perizinan untuk SMA 1 buka rombel karena perizinannya di Kemendikbudristek RI," ucap Batianus.

Diakuinya, sebelum audiensi itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan cabdin wilayah 1. "Kami ingin anak-anak kami jangan putus sekolah karena IPM Bangka Tengah hanya di angka 7,2 dan ini upaya kami mendorong ini agar IPM kami bisa di angka 9 ke depannya," ungkapnya.

Anggota Komisi II DPRD Bangka Tengah, Apri Panzupi menuturkan bahwa dari hasil audiensi tersebut sudah ada solusi yang sedang berprogres. "Kalau dibilang pasti atau tidaknya ditambah rombel, belum bisa dipastikan. Tapi ini sudah berprogres karena Dindik Babel sudah diperintahkan Pj Gub untuk konsultasi ke Kemendikbud," kata Apri.

Dirinya berharap agar solusi penambahan rombel tersebut benar-benar dapat terjadi agar siswa-siswi di Kota Koba dapat melanjutkan sekolahnya. Diakuinya, saat audiensi tadi, pihaknya juga menyampaikan solusi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang agar permasalahan PPDB ini tidak terjadi lagi ke depannya. "Untuk jangka pendek yang paling ideal saat ini adalah penambahan rombel itu tadi," jelasnya.

Sedangkan untuk solusi jangka panjang adalah dengan membangun SMA Negeri di Kota Koba. "Akan tetapi, membangun SMA baru itu prosesnya tidak sebentar, bisa 2-3 tahun. Makanya harus ada juga solusi jangka menengah," tambahnya. (u2)

Beri Waktu Sepekan
PENJABAT (Pj) Gubernur Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu memerintahkan Plh Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) menemui pemerintah pusat, untuk mencari solusi mengenai permasalahan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK Tahun 2023. "Jadi sejak awal saya katakan kalau kita mau membuka ruang belajar baru dan sebagainya kita siapkan. Tapi tentunya harus kita juga tahu kondisi kemampuan kita. Ada daerah-daerah yang tidak ada lagi gurunya. Guru juga tidak dapat kita paksakan. Mereka bukan robot, ada waktunya juga mereka. Karena kalau dipaksakan juga akan jadi tidak efektif. Tapi ada juga daerah yang perlu kita intervensi karena tidak ada sekolah lain, kalaupun tidak akan kita tambah karena jauh letaknya," ujar Suganda, Selasa (26/7).