Algafry Akan Panggil Pengurus Rumah Singgah Bangka Tengah

POSBELITUNG.CO, BANGKA -- Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman belum menerima soal laporan dugaan adanya pungutan liar yang menyasar para pasien ataupun keluarga pasien di rumah singgah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang berada di Jalan Percetakan Negara II, Jakarta Pusat.

"Saya belum dapat informasi itu," ujar Algafry saat ditemui bangkapos.com, Kamis (19/10/2024).

Menyikapi ini, pemerintah kabupaten Bangka Tengah akan mengambil langkah untuk memanggil pihak-pihak terkait, pelapor dan terlapor (pengurus rumah singgah).

"Kalau memang ada indikasi seperti itu, ya kita panggil, betul gak informasi itu, kita tidak bisa menuduh sembarangan. Kita tanya betul gak? kalau engga kan artinya hoax," tegasnya.

Diberitakan sebelumya, dari  informasi yang didapatkan Bangkapos.com dari sejumlah narasumber, menyebutkan adanya dugaan dari oknum rumah singgah melakukan pungli dengan nilai yang bervariasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, drg M Annas Ma'ruf mengaku sudah menerima laporan tersebut, namun masih dalam penelusuran mengenai hal itu.

"Ada laporan tapi belum kita verifikasi kebenarannya," ujar drg Annas saat dikonfirmasi bangkapos.com, Kamis (19/10/2023).

Lebih lanjut, pihaknya akan mendengarkan informasi dari dua belah pihak yakni pelapor dan pengurus di rumah singgah itu, untuk mengetahui permasalahannya.

"Tim saya sudah bergerak, bertanya ke pihak yang ada pungutan tadi, benar gak ini? pungutan apa? belum," katanya

*Penjelasan Pengurus Rumah Singgah*

Menanggapi hal tersebut, pengurus rumah singgah Jakarta, Dwi saat dikonfirmasi pun tak menampik menerima uang dari para pasien.

"Pungli itu tidak ada tapi misalnya BBM kalau jemput di bandara kita mintain, lalu nanti kalau ada dari Pemda baru kita balikin lagi uangnya ke pasien," ujar Dwi, Rabu (18/10/2023).

Lebih lanjut terkait nomor rekening, penggunaan nomor rekening rumah singgah digunakan untuk membantu para pasien dalam mencairkan dana bantuan.

"Sebetulnya kita ada pasien yang dikirim ke nomor rekening kalau pasien itu punya nomor rekening, lalu ada juga pihak baznas ada juga dekat sama orang rumah singgah. Maksudnya karena pasien ada di rumah sunggah jadi ngirim ke satu pengurus, lalu bukti segala macamnya dikirim ke orang Baznas" jelasnya.

Sedangkan terkait pemotongan dana bantuan yang seharusnya diterima para pasien, Dwi berdalih hal tersebut dilakukannya berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak.

"Kadang saya pribadi bukan langsung kita potong, kadang pasien yang minta bantu terus bilang bisa ngasih. Kalau kita minta, itu gak ada," tegasnya.

Sementara itu sebelumnya, narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya, kepada Bangkapos.commengatakan terkait praktik pungli sudah berjalan sekitar lima tahun lamanya.

"Kondisi sepintas baik-baik saja kalau kita lihat dari luar, tapi didalamnya itu miris sekali. Mereka yang berobat ke Jakarta itu, rata-rata menengah ke bawah. Mereka mengajukan bantuan ke baznas dan lainnya, pakai rekening rumah singgah jadi bukan rekening pribadi dan disinilah muncul punglinya," ujar narasumber kepada Bangkapos.com.

Tak tanggung-tangung dengan beraninya para oknum di rumah singgah yang berada dibawah, Dinas Kesehatan Pemkab Bangka Tengah tersebut berani meminta secara langsung.

"Rapi mereka bermain, contohnya dapat bantuan dari Baznas Rp 2 juta, nah potongannya bervariasi ada Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu. Ini sudah bertahun-tahun dan semakin kesini, semakin masif punglinya," jelasnya.

"Ngangkut pasien pun dikenakan lagi padahal itu kan sudah ada dananya dari Dinas, tapi mereka masih pungli apalagi pasien baru seperti makanan empuk," tambahnya.

Lebih lanjut dari keterangan narasumber, pihaknya sudah melaporkan adanya praktik pungli ke sejumlah pihak terkait namun belum ada jawaban.

"Sudah melaporkan ke DPRD Bangka Tengah minta di respon, lalu pasien juga sudah melapor ke dinas tapi belum ada reaksi respon dari mereka. Kita ingin cepet selesai masalah ini, kasian warga Bangka Tengah sampai sini mereka kena pungli," ucapnya.

Sementara itu satu diantara pasien yang jadi korban pungli dan juga tak ingin disebutkan namanya, juga merasa kecewa dengan adanya praktik pungli.

"Pernah ngurus Baznas diminta Rp 300 ribu, memang dia yang ngurus tapi dia langsung matok harga. Sempat saya tawar Rp 200 ribu, tapi kata dia gak bisa," bebernya.

Terkait nomor rekening, pihaknya pun mengaku heran uang bantuan tidak masuk dalam nomor rekening masing-masing pasien.

"Kami juga heran kok bisa masuk ke rekening dia, padahal kami sudah ngasih nomor rekening kami masing-masing lalu kenapa nyangkut duitnya ke dia," katanya.

Kini dirinya pun berharap ada tindakan tegas dari para pemangku kebijakan, guna mengakhiri praktik pungli yang membebani warga Bangka Tengah yang sedang menjalani pengobatan di Jakarta.

"Harapan kami diganti saja. Kalau pasien yang baru banyak yang habis duitnya, lalu juga selain itu banyak juga mereka minta duit perintilan," ungkapnya.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)