Berita Belitung Timur

TPP Nakes dan Dokter Spesialis di Belitung Timur Terancam Dipotong 30 Persen, Begini Kata Sekda

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, tegasnya, akan tetap memperhatikan seluruh kesejahteraan pegawainya.

Penulis: Bryan Bimantoro | Editor: Novita
Tribunnews.com
Illustrasi TPP. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) tenaga kesehatan dan tenaga medis RSUD di Belitung Timur disebut-sebut terancam dipotong sebanyak 30 persen pada tahun ini.

Pemotongan TPP ini dikarenakan untuk mengefisiensikan anggaran pemerintah.

Dikonfirmasi mengenai kabar itu, Sekretaris Daerah Belitung Timur, Mathur Noviansyah menegaskan kabar tersebut tidak benar.

Dia menegaskan hingga saat ini tidak ada pemotongan TPP bagi para nakes di Belitung Timur.

"Belum ada kebijakan terkait hal tersebut, khususnya untuk tenaga kesehatan dokter dan paramedis. Selaku Sekda, kami berupaya dan berjuang semaksimal mungkin agar teman-teman ASN di semua bidang, termasuk kesehatan dan RSUD, bisa menerima haknya sebagaimana yang sudah diterima sebelumnya," jelas Mathur saat dikonfirmasi Posbelitung.co, Kamis (18/1/2024).

Akan tetapi, dia mengakui hasil konsultasi Pemda melalui bagian organisasi ke Kemendagri dan Menpan-RB, bahwa untuk tenaga medis dan nakes RSUD tidak diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja lagi.

Hanya saja dia menekankan konsultasi tersebut belum final. Akan ada perundingan lanjutan dengan usulan para nakes tetap dapat TPP berdasarkan beban kerja, asalkan mereka melaporkan kinerja mereka melalui sistem.

Seperti e-kin yang dijalankan ASN bidang lainnya.

"Jadi bisa saja mereka nanti diwajibkan membuat laporan kinerja terpisah di luar dari kegiatan mereka yang diberikan haknya lewat tunjangan jasa pelayanan," kata Mathur.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, tegasnya, akan tetap memperhatikan seluruh kesejahteraan pegawainya.

Mathur memastikan seluruh hak dan kewajiban baik oleh pemerintah maupun pegawai harus dijalankan sepenuhnya.

"Kita menunggu hasil konsultasi dari tim. Apapun itu jika berkaitan dengan aturan yang harus dilaksanakan, jangan sampai menerapkan kebijakan yang tidak sesuai. Jangan sampai memunculkan masalah jika diaudit oleh BPK," kata Mathur.

(Posbelitung.co/Bryan Bimantoro)

Sumber: Pos Belitung
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved