Indonesia Walk Out saat Wakil Israel Hendak Sampaikan Pendapat di Rapat Dewan Keamanan PBB

POSBELITUNG.CO, - Israel kini benar-benar dikucilkan dunia khususnya negara-negara Islam yang tergabung dalam organisasi kerja sama Islam (OKI).

Saat sidang terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB), seluruh perwakilan negara OKI keluar dari ruangan debat.

Aksi walk out itu dilakukan saat Dubes Israel untuk PBB, Gilad Ergan hendak memberikan pernyatannya.

Sontak aksi walk out perwakilan negara OKI yang terekam kamera ini pun viral di media sosial.

Salah satu perwakilan negara OKI adalah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Video Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meninggalkan ruang debat DK PBB pun viral di media sosial.

Aksi Walk Out yang dilakukan Retno Marsudi beserta negara perwakilan OKI bukan tanpa sebab.

Juru bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan aksi walk out disaat wakil tetap Israel untuk PBB Gilad Erdan hendak menyampaikan pendapatnya.

Kata Iqbal, aksi walk out tersebut tak hanya dilakukan oleh Menlu Retno Marsudi saja, tetapi ketua delegasi negara lain juga walk out.

"Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar ruangan saat Watap Israel menyampaikan statemennya," ujar Iqbal kepada wartawan Kamis (25/1/2024).

Iqbal menuturkan, sebelumnya Watap Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerja sama Islam (OKI) menyampaikan pernyataan.

"Sebaliknya delegasi Indonesia dan sejumlah negara OKI juga tidak berada di ruangan saat Watap Israel menyampaikan pernyataan," tutur dia.

Video viral itu sebelumnya diunggah Voice of America (VoA) diinstagram.

Video dari tim Pengurusan Tetap RI (PTRI) di New York ini menangkap momen Retno dan sejumlah diplomat pergi keluar ruangan sidang

Menentang Israel

Menentang Israel yang tolak pembentukan Palestina Menlu Retno Marsudi menyampaikan, Indonesia menentang keras pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. 

Netanyahu mengutarakan bahwa menolak pembentukan negara Palestina setelah perang antara Hamas-Israel di Gaza berakhir nantinya.

“Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia,” ujar Retno, dilansir dari Antara, Rabu (24/1/2024).

Retno kemudian mempertanyakan sikap DK PBB dalam merespons pernyataan Netanyahu tersebut.

“Akankah Dewan Keamanan ini tinggal diam menghadapi niat tersebut?” kata dia.

Untuk mengantisipasi ancaman perang besar-besaran di Timur Tengah, ia kembali menyerukan gencatan senjata permanen yang akan memberikan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Retno juga menyerukan dimulainya upaya rekonstruksi pasca-konflik dan memungkinkan berlanjutnya proses solusi dua negara.

“Pada saat yang sama, sangat penting untuk mendukung pekerjaan Koordinator Senior Kemanusiaan dan Rekonstruksi PBB untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan banyak jiwa di Gaza,” ungkap Retno.

Ia menegaskan, Palestina harus segera diberi status keanggotaan penuh di PBB.

Hal itu dinilai penting untuk memulai upaya yang adil dan seimbang dalam solusi dua negara serta menghentikan agresi Israel.

Lebih lanjut, Retno juga mendesak dunia agar menghentikan aliran senjata ke Israel yang dapat digunakan untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah.

PBB Gagal 

Menlu Retno Marsudi juga mengingatkan bahwa DK PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Sehingga, menurutnya, mandat DK PBB bukan untuk menoleransi perang dan genosida.

“Pertanyaan saya kepada DK PBB adalah, sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi, dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?” tanya Retno.

Pernyataan tersebut Retno sampaikan karena ia melihat banyaknya resolusi yang dilanggar terkait Palestina.

Meski begitu, menurutnya, tidak pernah ada sanksi yang diberikan kepada para pelanggar resolusi.

Ia kemudian mempertanyakan, ke mana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama puluhan tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri.

“Israel harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum,” kata Retno.

“Sekali lagi, saya mendesak anggota DK untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga Palestina di Gaza dan juga di Tepi Barat,” lanjutnya.

Retno juga menyoroti lebih dari 25.000 ribu warga Palestina meninggal dunia akibat konflik tersebut, serta semakin banyak penduduknya kelaparan dan kedinginan karena DK PBB lamban dalam bertindak.

“Saya tekankan, semua dari kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati Hukum Humaniter Internasional tanpa kecuali, termasuk (dalam merespons) situasi di Gaza,” tegas dia.

(Tribunnews.com/Rina Ayu Panca Rini)(Kompas.com/Aditya Priyatna Darmawan, Mahardini Nur Afifah)