Penyerahan PSU dari Pengembang Perumahan ke Pemkab Bangka Selatan Hadapi Sejumlah Kendala

POSBELITUNG.CO , BANGKA - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bangka Selatan saat ini mendata perusahaan maupun pengembangan perumahan yang belum menyerahkan menyerahkan lahan fasilitas sosial dan umum atau Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) ke pemerintah daerah. 

Pendataan dilakukan supaya pemerintah mengetahui data riil di lapangan pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU. 

Kebijakan ini diambil seiring dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) mengenai penyerahan PSU.

Sesuai aturan, seluruh pengembang perumahan wajib menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah untuk dikelola demi kepentingan publik usai pembangunan fisik perumahan.

“Saat ini kami masih melakukan pendataan berapa pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU. Mengingat karena Perda tentang PSU baru disahkan,” kata Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bangka Selatan, Efrianita, Minggu (15/9/2024).

Menurutnya, terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam penerapan program penyerahan PSU selama ini. 

Beberapa di antaranya banyak pengembang meninggalkan begitu saja perumahan yang sudah dibangun, tanpa adanya penyerahan PSU kepada pemerintah daerah. 

Padahal, penyerahan PSU itu menjadi penting agar masuk menjadi aset pemerintah daerah. 

Akibatnya pemerintah daerah tidak mengetahui lagi keberadaan pengembang perumahan bersangkutan.

Selain itu, masih terdapat beberapa perumahan yang membangun PSU tak sesuai site plan atau perencanaan. 

Site plan diartikan sebagai gambar dua dimensi yang akan memberikan gambaran mengenai detail rencana dari pembangunan. 

Padahal, PSU merupakan kelengkapan fisik yang merupakan fasilitas dalam lingkungan kawasan sebagai kelengkapan penunjang, yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.

“PSU perumahan dalam keadaan rusak berat, khususnya perumahan lama dan pengembang yang membangun PSU tidak sesuai site plan,” ujar Efrianita.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman di Daerah, pengembang wajib menyerahkan PSU paling lambat satu tahun setelah masa pemeliharaan. 

Dengan menjadi aset pemerintah daerah, PSU nantinya dapat diperbaiki bilamana mengalami kerusakan. 

Namun bila belum tercatat sebagai aset daerah, maka pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memperbaiki kerusakan PSU di area perumahan.

Sesuai aturan, pengembang perumahan wajib membuat PSU dengan besaran minimal 30 persen dari luas area tanah yang dijadikan perumahan. 

Wujud PSU yang dibangun dapat berupa jalan, tempat pembuangan sampah, jaringan air bersih, taman hingga makam. 

Efrianita mengungkapkan, pihaknya belum mengetahui penyebab pengembang perumahan menelantarkan PSU setelah menyelesaikan pembangunan perumahan dilakukan.

“Dengan diserahkan PSU ke pemerintah daerah, nantinya PSU akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dikelola demi kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan kepada para perusahaan maupun pengembang perumahan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, utamanya agar mentaati perjanjian yang telah dilakukan dan tertuang dalam perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). 

PBG merupakan perizinan yang diberikan pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk melakukan berbagai kegiatan terkait bangunan. 

Kegiatan tersebut meliputi pembangunan baru, perubahan, perluasan, pengurangan, dan pemeliharaan.

“Kami tegaskan kepada pengembang agar taat terhadap perjanjian yang sudah tertuang dalam PBG. Karena perjanjian dibuat berdasarkan peraturan undang-undang dan perda,” kata dia.

 (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)