Relawan Kotak Kosong Ungkap Demokrasi di Pangkalpinang Tidak Baik-baik Saja

POSBELITUNG.CO - Gambar bertemakan dukungan untuk "Kotak Kosong" mulai bermunculan di beberapa sudut di Kota Pangkalpinang.

Salah satunya baliho berukuran besar yang terpampang di Jalan Ahmad Yani, atau lebih tepatnya berada di kawasan Simpang 7 Kota Pangkalpinang.

Meski bertuliskan ajakan untuk tidak Golput dan datang TPS saat pelaksanaan Pilkada 2024, baliho tersebut juga memuat ajakan untuk memilih kolom kosong yang berada di sebelah calon tunggal.

Pada bagian paling bawah turut terdapat tulisan "KOTAK KOSONG (kotak yang ndak de gambar e).

Sementara di sudut atas, tampak logo komunitas yang menamakan diri Pemuda Pangkalpinang Bersuara.

Salah satu relawan yang tergabung dalam komunitas Pemuda Pangkalpinang Bersuara, Tomy Permana menyebutkan, deretan gambar yang mereka pasang merupakan bentuk kepedulian pada demokrasi di Kota Pangkalpinang.

Menurutnya, pada saat ini sistem demokrasi yang ada di ibu kota Provinsi Bangka Belitung, dianggap tidak berjalan dengan baik.

"Intinya, Pangkalpinang saat ini demokrasi nya tidak baik-baik saja," ujar Tomy, Minggu (15/9/2024).

Meski begitu dirinya juga menegaskan, agenda yang dilakukannya pada saat ini tidak bertujuan untuk menyudutkan salah satu pihak ataupun menyerang personal salah satu kandidat.

"Sebagian besar relawan-relawan Kotak Kosong di Kota Pangkalpinang tidak (pernah) ada bersinggungan langsung atau permasalahan dengan sekarang mencalonkan.

Ini bukti kepedulian para relawan pada Kota Pangkalpinang," sebutnya.

Sebelumnya, Pengamat Politik sekaligus akademisi Universitas Bangka Belitung (UBB) Ariandi Zulkarnain memberikan pandangannya terkait munculnya masyarakat yang menamakan relawan Kotak Kosong jelang Pilkada 2024.

Ariandi berpendapat, munculnya pergerakan itu tidak terlepas dari adanya kekecewaan bagi sebagian kelompok masyarakat karena tidak disajikan banyak pilihan dalam momen Pilkada nanti.

"Terkait munculnya relawan yang mengatasnamakan relawan kotak kosong, yang perlu kita ketahui itu adalah hak aspirasi dari masyarakat itu sendiri.

Karena memang sumbatan-sumbatan yang ada di Pilkada kita saat ini itu menimbulkan kekecewaan pada publik.

Bahwa mereka tidak diberikan pilihan selain calon tunggal," ujar Ariandi, Jumat (6/9/2024).

Akan tetapi, Ariandi juga tak menampik jika pada saat ini civil society atau pergerakan sosial dari relawan Kotak Kosong yang dilakukan masyarakat bisa dikatakan belum mampu mengimbangi pegerakan dari para calon tunggal.

"Calon tunggal sendiri tentu tidak akan mendapatkan persoalan berarti sebenarnya.

Karena memang, apakah pergerakan relawan Kotak Kosong ini benar-benar mampu memberikan perimbangan di tengah masyarakat," sebutnya.

"Tapi memang sejauh ini di masyarakat kita baik itu di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka civil society nya cukup kuat untuk memberikan perlawanan," tambahnya.

Meski begitu Ariandi menyebutkan, adanya pergerakan dari masyarakat yang memiliki segudang aspirasi-aspirasi itu perlu dilihat dari sisi lain.

Karena memang seharunya demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah harus menyajikan pilihan yang beragam.

"Tapi kemudian perlu dilihat lebih dari itu, bahwa demokrasi seharusnya dengan mekanisme pemilihan kepala daerah seperti sekarang, harusnya menyajikan pilihan-pilihan bagi masyarakat.

Jangan sampai memang kita tidak bisa kemudian memberikan perbedaan antara Pilkada yang dijalankan, dengan penunjukan kepala daerah secara langsung yang ujung-ujungnya melalui partai politik," ucap Ariandi.

(posbelitung.co/Rifqi Nugroho)