63.642 Warga Babel Terancam Dicoret dari Peserta BPJS Kesehatan, Pemprov Jangan Lepas Tangan

“Data dari DTKS ini lah yang menjadi acuan, bagi Kemenkes untuk membayar,” ujarnya.

Hotma menyebutkan tidak semua masyarakat dibayarkan BPJS Kesehatannya oleh Kementerian Kesehatan sehingga perlu dibayarkan oleh Pemprov Babel.

Namun, kata Hotma, saat ini kondisi keuangan Pemprov Babel sedang tidak baik-baik saja yang membuat pihaknya harus melakukan pemotongan anggaran.

“Jadi semua OPD ada pemotongan anggaran tidak terkecuali Dinkes. Kita pertimbangkan semua mata anggaran yang ada di Dinkes, mau tidak mau dana pembayaran premi BPJS Kesehatan kita potong supaya dana yang menjadi kewajiban Dinkes terpenuhi,” jelasnya.

Hotma menyebutkan, akibat pemotongan anggaran tersebut Pemprov Babel hanya mampu membayarkan 30 persen iuran BPJS Kesehatan dari jumlah warga di tujuh kabupaten/kota yang semula dibayar oleh Pemprov Babel.

Untuk Kabupaten Bangka dari 20.020 orang, kini hanya 6.306 orang yang dibayarkan BPJS Kesehatannya oleh pemprov.

Di Kabupaten Bangka Barat semula 12.194 orang, kini hanya 3.658 orang. Kabupaten Bangka Selatan semula 14.328 orang, kini hanya 4.298 orang.

Lalu Kabupaten Bangka Tengah, sebelumnya 11.330 orang, kini hanya 3.399 yang dibayarkan.

Sedangkan Kabupaten Belitung semula 10.927 orang, kini hanya 3.278 orang. Sama halnya dengan Kabupaten Belitung Timur, dari semula 7.209 orang, kini hanya 2.163 orang.

Ibu Kota Provinsi yakni Kota Pangkalpinang, juga turut kena imbasnya, yakni semula 13.909 orang kini hanya 4.173 orang.

“Kita mengurangi proporsional berdasarkan jumlah penduduk,kita tidak pilih kasih dengan kabupaten/kota. Jadi semakin banyak jumlah penduduknya, maka makin banyak juga yang kita biayai, berarti makin banyak juga yang kita potong,” beber Hotma.

Bayar Mandiri

Lanjut Hotma, Dinkes Babel mengimbau masyarakat yang mampu, untuk dapat ikut ataupun membayarkan BPJS Kesehatannya secara mandiri.

“Jadi memang kita harapkan masyarakat yang mengetahui dirinya sudah tidak dibiayai lagi oleh pemerintah, kalau mereka mampu kita harapkan bisa mandiri. Tapi kalau mereka tidak mampu, mereka bisa menghubungi Dinkes Kabupaten/Kota dimana mereka berdomisili,” ujar Hotma.

Menurutnya, selama ini Pemprov Babel membayar iuran BPJS Kesehatan tanpa melihat ekonomi seseorang.