Geopark Belitong Butuh Perbaikan Struktural, Ini Usulan Pj Bupati Belitung

POSBELITUNG.CO - Pj Bupati Belitung, Mikron Antariksa, mengungkapkan sejumlah kendala yang menghambat kemajuan Geopark Belitong, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Saat menerima kunjungan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, pada Senin (28/10/2024), Mikron menyoroti persoalan yang menyebabkan status geopark di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mandek, terutama dalam hal struktur organisasi dan kewenangan pengelolaan.

“Kami sudah membahas permasalahan geopark ini. Status geopark mencakup dua kabupaten, yaitu Belitung dan Belitung Timur.

Namun badan pengelola (BP) yang dibentuk melalui SK Gubernur belum mencakup kebutuhan di kabupaten.

Struktur organisasi BP perlu direstrukturisasi agar kepengurusan bersifat fungsional, dengan penamaan jabatan dinas terkait, bukan personal,” jelas Mikron, Senin (28/10/2024).

Ia juga mengusulkan pembentukan dua kelompok kerja (pokja) di Belitung dan Belitung Timur agar pemerintah kabupaten memiliki kewenangan melalui SK Kepala Daerah, sekaligus bisa menganggarkan kegiatan terkait geopark.

Mikron menegaskan bahwa Geopark Belitong di Bangka Belitung ini memiliki potensi internasional yang besar, dan status geopark internasional diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Potensi geopark ini sangat besar, bahkan bisa menjadi alasan untuk menaikkan status Bandara HAS Hanandjoeddin menjadi bandara internasional.

Seiring dengan itu, kami mengusulkan agar provinsi mencanangkan prioritas pengembangan geopark yang jelas dan terarah, dimulai dari infrastruktur, pemberdayaan kearifan lokal, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),” tambahnya.

Baca juga: Percepatan Penanganan Geopark Belitong, Mikron Antariksa Target Desember 2024 Selesai

Untuk mendukung pengembangan Geopark, Mikron juga membuka peluang kerjasama dengan BUMN melalui penyaluran CSR di lokasi geosite yang telah memiliki Detailed Engineering Design (DED).

Menurutnya, keterlibatan pihak BUMN dapat mempercepat proses pembangunan dan perbaikan geosite yang menjadi destinasi unggulan geopark.

Terkait permasalahan batu satam yang juga menjadi salah satu geosite unggulan, Mikron mengakui bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten masih kurang sinkron.

“Saat ini, belum ada regulasi provinsi yang mengatur penjualan batu satam di dua kabupaten, yakni Belitung dan Belitung Timur.

Meski Belitung telah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2021, aturan turunannya belum ada. Banyak langkah yang telah dilakukan, namun masih tersebar dan kurang terkoordinasi,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa koordinasi perlu diperbaiki dan dipusatkan agar pengembangan geopark menjadi lebih efektif dan terstruktur.