Pemkot Pangkalpinang Cari Mitra untuk Pembangunan 2025 Imbas Defisit Anggaran hingga Rp83,55 Miliar

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 Pemkot Pangkalpinang diproyeksi mengalami defisit mencapai Rp83,55 miliar.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemkot Pangkalpinang mencari mitra untuk berkolaborasi dalam pembangunan yang direncanakan di tahun 2025.

"Dengan kondisi anggaran yang tidak baik, kami membutuhkan dukungan dari mitra-mitra, terutama untuk fokus pembangunan yang akan menguntungkan masyarakat kurang mampu, termasuk pemberian stimulus dalam permodalan usaha," kata Pj Wali Kota Pangkalpinang Budi Utama, Selasa (29/10/2024)

Budi menjelaskan bahwa guna mengatasi defisit anggaran, Pemkot Pangkalpinang akan memprioritaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2025. 

Ia optimis bahwa defisit tersebut dapat diatasi, dengan bantuan dana transfer dari pusat dan berbagai upaya lainnya.

Di sisi lain, Budi juga menyoroti dampak sektor pertambangan terhadap perekonomian Pangkalpinang.

"Kota Pangkalpinang yang merupakan Ibu Kota Provinsi sangat terpengaruh oleh aktivitas ekonomi di sekitarnya, termasuk belanja desa-desa di Kabupaten Bangka Belitung," ujarnya.

Saat ini, ungkap Budi, pedagang di pasar BTC mengalami penurunan pendapatan, yang mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat.

"Kondisi ini perlu segera diatasi agar tidak berkelanjutan, terutama di tengah gejolak yang terjadi di dunia pertambangan," tambahnya.

Budi berharap regulasi yang lebih jelas segera hadir, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi yang ada, terlepas dari ketidakpastian yang sedang berlangsung.

"Pangkalpinang harus mampu bangkit meskipun tidak memiliki sektor pertambangan, dan kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang tepat, kita bisa menghadapi tantangan ini," tuturnya.

Meski tingkat kemiskinan ekstrem di Kota Pangkalpinang telah mencapai nol, Budi menyatakan bahwa tantangan kemiskinan biasa masih perlu ditangani, sementara kasus stunting menjadi perhatian utama pemerintah setempat. 

Dalam konteks ini, Budi menekankan pentingnya peran stakeholder, seperti PT Timah Tbk, dalam mendukung upaya pemerintah.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)