10 Contoh Soal TWK SKD CPNS 2024 Lengkap dengan Kunci Jawaban dan Pembahasan

POSBELITUNG.CO - Berikut ini contoh soal TWK SKD CPNS 2024 untuk bahan latihan di rumah, lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasan.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah bagian dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024, selain Tes Intelegensia Umum (TIU dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Tes ini bertujuan untuk menguji pengetahuan para peserta terkait nilai-nilai kebangsaan, seperti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Saat ini, SKD CPNS 2024 sedang berjalan dan TWK ikut menjadi penentu kelulusan pelamar yang mengikuti seleksi CPNS 2024.

Oleh sebab itu, persiapan maksimal diperlukan. Satu di antaranya dengan berlatih mengerjakan contoh-contoh soal.

Artikel ini memuat 10 contoh soal TWK SKD CPNS 2024 yang bisa dijadikan sebagai bahan latihan di rumah.

10 Contoh Soal TWK SKD CPNS 2024 Lengkap dengan Kunci Jawaban dan Pembahasan

1.  Pergantian sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia pada tahun 1945 didasarkan pada ...

A. Maklumat Wakil Presiden Nomor IX Tanggal 16 Oktober 1945

B. Maklumat Wakil Presiden Nomor XI Tanggal 16 Oktober 1945

C. Maklumat Wakil Presiden Nomor XII Tanggal 16 Oktober 1945

D. Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945

E. Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 

Jawaban:  E

2. Yang bukan merupakan Raja Kerajaan Singasari adalah...

A. Ken Arok

B. Anusapati

C. Tohjaya

D. Raden Wijaya

E. Kertanegara

Jawaban: D

Pembahasan: Raden Wijaya adalah Raja Kerajaan Majapahit.

3. Di bawah ini salah satu nama Raja Samudra Pasai adalah...

A. Sultan Malik as-Saleh

B. Sultan Ibrahim

C. Sultan Iskandar Muda

D. Raden Patah

E. Sultan Trenggono

Jawaban: A

Pembahasan: Raja Samudra Pasai Sultan Malik as-Saleh, Sultan Muhammad, danMalik Az Zahir. 

4. Di bawah ini perjanjian yang timbul dari Perang Dunia I, kecuali..

A. Perjanjian Versailles 

B. Perjanjian St. Germani.

C. Perjanjian Neulily 

D. Perjanjian Trianon 

E. Perjanjian Postdam

Jawaban: E

Pembahasan: Perjanjian Postdam adalah perjanjian setelah Perang Dunia II.

Baca juga: 35 Contoh Soal TIU SKD 2024 Beserta Kunci Jawaban untuk Latihan di Rumah Agar Dapat Hasil Terbaik

5. Magna Charta merupakan kontrak atau perjanjian antara beberapa bangsawan dan raja. Di Inggris, yang berisikan tentang hal-hal berikut ini, kecuali…

A. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.

B. Kekuasaan raja harus dibatasi.

C. Hak Asasi Manusia (HAM) lebih penting daripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan.

D. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak.

E. Petugas pajak dapat menarik uang iuran pajak tanpa pengecualian.

Jawaban: E

Pembahasan: Isi Magna Carta sebagai berikut:
a) Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
b) Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak.
c) Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
d) Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
e) Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
f) Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.
g) Kekuasaan raja harus dibatasi.
h) Hak Asasi Manusia (HAM) lebih penting daripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan. Magna Carta dianggap sebagai lambang perjuangan hak-hak asasi manusia, dan dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia. 

6. Sumber hukum yang berasal dari keyakinan kesadaran individu dan pendapat umum disebut sumber hukum ...

A. Formal

B. Materiel

C. Yurisprudensi

D. Traktat

E. Konvensi

Jawaban: E

Pembahasan: Sumber hukum konvensi adalah sumber hukum yang berasal dari keyakinan kesadaran individu dan pendapat umum. 

7. Otonomi Daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor …

A. 25 tahun 1992

B. 25 tahun 1999

C. 8 tahun 2001

D. 23 tahun 2004

E. 32 tahun 2004

Jawaban: E

Pembahasan: UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur oleh UU No. 32 tahun 2004. 

8. Sistem pemerintahan presidensial disebut juga sebagai fixed executive karena ...

A. Masa jabatan para menteri tidak ditentukan oleh kepercayaan parlemen

B. Kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya

C. Para menteri tidak betanggung jawab kepada parlemen 

D. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden

E. Presiden sewaktu-waktu dapat membubarkan kabinet

Jawaban: A

Pembahasan: Sistem pemerintahan presidensial disebut juga sebagai fixed executive karena masa jabatan para menteri tidak ditentukan oleh kepercayaan parlemen.

9. Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18 B dalam perubahan UUD 1945 berisi tentang …

A. Hak Asasi Manusia

B. Kebebasan Beragama

C. Pemerintah daerah

D. Demokrasi

E. Kedaulatan Wilayah RI

Jawaban: C

Pembahasan: Pasal 18, 18A, dan 18B membahas tentang adanya wewenang pemerintah daerah terkait otonomi daerah. 

10. Orang yang mengusulkan pertama kali agar Bhinneka Tunggal ika dijadikan semboyanBangsa adalah…

A. Ir Soekarno

B. Moh Hatta

C. Muh Yamin

D. Mpu Tantular

E. H.O.S. Tjokroaminoto

Jawaban: C

Pembahasan: Muh. Yamin adalah orang yang pertama mengusulkan kepaka bung Karno Bhinneka Tunggal ika dijadikan semboyan Bangsa. 

(Posbelitung.co/TribunWow)