195.757 UMKM di Bangka Belitung Punya NIB, Bagaimana dengan Kepemilikan Sertifikat Halal?

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Sebanyak 195.757 usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki nomor induk berusaha (NIB).

Angka tersebut mencapai 91,35 persen dari total UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjumlah 214.290 UMKM.

Dinas Koperasi dan UKM (DKUKM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat sebanyak 214.290 pelaku usaha tersebar di seluruh wilayah Babel. 

"Berdasarkan rekap dari PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu, red), tahun 2024 data NIB kita di angka 195.757 dari jumlah UMKM 214.290 kurang lebih 91.35 persen, ini menunjukkan kesadaran pelaku usaha dalam mengurus legalitasnya sudah sangat baik. Kita selalu selalu berupaya sosialisasikan kepemilikan NIB ini," ungkap Kabid Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM (DKUMKM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yuniar, Kamis (24/4/2025). 

Di balik capaian tingginya UMKM yang memiliki NIB, Yuniar mengungkapkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. 

Padahal, aspek ini juga penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya di sektor kuliner yang mendominasi pertumbuhan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Untuk sertifikat halal, kami akui masih banyak yang belum dan ini menjadi tantangan. Tapi kami terus bersinergi dengan instansi lain agar pelaku UMKM bisa memperoleh sertifikasi halal secara bertahap, termasuk melalui berbagai program bantuan," jelasnya.

Ia menambahkan, sepanjang tahun 2024, jumlah pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan sebesar 7,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Kata Yuniar, peningkatan pertumbuhan pelaku UMKM ini terjadi khususnya di bidang kuliner yang paling mendominasi.

"Sejauh ini UMKM yang mendominasi kuliner, terutama kelas mikro dan kecil. Pertumbuhan UMKM ini juga terjadi diseluruh Kabupaten dan Kota," tuturnya.

Untuk mempermudah akses legalitas usaha, Pemprov Babel juga menghadirkan berbagai inovasi pelayanan seperti sistem Online Single Submission Risk Based Approach, serta program Fasilitasi Izin Usaha dan Layanan PLUT (Faisal) yang langsung menyasar ke pelaku UMKM secara jemput bola.

"Melalui program Faisal, kami terus gencarkan sosialisasi dan layanan langsung kepada masyarakat. Harapannya, seluruh pelaku UMKM dapat naik kelas dan lebih kompetitif, baik di pasar lokal maupun nasional," kata Yuniar.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)