Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Pertemukan Buruh dan Pengusaha di Istana Bogor

Sementara buruh meminta rencana penghapusan kebijakan outsourcing yang bukan hanya gimmick semata.

“Ya seharusnya kamu dukung gitu loh, kalau memang itu serius gitu, jadi bukan hanya gimmick. Kalau itu disampaikan hanya gimmick atau pencitraan, tentu kami tidak mendukung, karena itu harus kita buktikan gitu lho,” kata Sunarno, salah satu koordinator aksi Hari Buruh di depan DPR RI, Kamis (1/5/2025). 

Sunarno juga menuntut kejelasan pernyataan Prabowo dalam bentuk program yang bisa menghapus outsourcing.

“Programnya seperti apa yang jelas, terkait dengan membatalkan undang-undangnya atau menghapus undang-undangnya, aturannya atau seperti apa, harus jelas,” ucap Sunarno.

Menurut Sunarno, yang perlu dihapus bukan hanya kebijakan outsourcing, tetapi juga pekerja harian yang harus mendapatkan perhatian khusus.

“Tapi sistem kerja yang tidak bisa menjamin hak kaum buruh atau kepastian kaum buruh ini memang harus dihapus, yang diperlakukan adalah sistem yang dapat menjamin keberlangsungan atau menjamin kepastian kerja,” ujar Sunarno.

Bakal Dikaji

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, yang akrab disapa Noel, menyatakan pemerintah masih akan melakukan kajian mendalam terkait penghapusan sistem outsourcing, sebuah tuntutan utama dari para buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

“Itu pasti ada hal-hal yang sangat teknis yang harus dikerjakan,” kata Noel, di Universitas Pertamina Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Kamis (1/5/2025).

Soal kemungkinan persetujuan atas tuntutan tersebut, Noel menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Kalau itu sudah keputusan eksekutif, perintah, ya harus dilakukan. Tinggal nanti kita lihat kajiannya seperti apa,” ujar dia.

Lebih lanjut, Noel menekankan pentingnya May Day sebagai momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi demi meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia. (Kcm)