Delapan OPD di Pangkalpinang Masih Dipimpin Plt, Sekda Mie Go Sebut, Evaluasi Dilakukan Berkala

POSBELITUNG.CO, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang saat ini tengah menghadapi kekosongan jabatan kepala dinas di delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk menjaga kesinambungan roda pemerintahan, posisi-posisi strategis tersebut sementara diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), sambil menanti izin pengangkatan pejabat definitif dari Kementerian Dalam Negeri.

Di balik meja kerja para Plt, ada tantangan dan harapan besar dari Pemerintah Kota Pangkalpinang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, menegaskan bahwa penunjukan Plt bukan dilakukan sembarangan, melainkan berdasarkan penilaian mendalam dari tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Plt yang kita tunjuk tentu sudah kita nilai kapasitas dan kemampuannya melalui tim Baperjakat. Hasilnya kemudian kita laporkan kepada Penjabat Wali Kota,” ujar Mie Go, Minggu (15/6/2025).

Dari delapan OPD yang kosong, dua jabatan bahkan harus dirangkap oleh kepala dinas lainnya. Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menjadi dua dinas yang saat ini dijalankan oleh pejabat kepala OPD lain, sebagai bentuk efisiensi sementara.

Sementara itu, enam OPD lainnya, yaitu Asisten II, Staf Ahli Wali Kota, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pariwisata, dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) — diisi oleh pejabat eselon di bawahnya yang dipercaya menjalankan peran sebagai Plt.

“Ini justru bisa menjadi motivasi bagi pejabat tersebut untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, agar nantinya bisa diangkat secara definitif sebagai kepala dinas,” kata Mie Go.

Evaluasi Berkala: Tiga Bulan Sekali

Pemkot Pangkalpinang tidak tinggal diam dalam memantau kinerja para pejabat Plt. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap tiga bulan, untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Kalau dalam masa tiga bulan tidak sesuai ekspektasi, tentu kita evaluasi dan bisa saja diganti. Tapi sejauh ini Alhamdulillah Plt yang ada menjalankan tugas dengan baik,” ujar Mie Go.

Penunjukan Plt umumnya diambil dari kalangan sekretaris dinas atau pejabat setingkat, yang dinilai memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman birokrasi memadai. Proses ini dijalankan dengan pertimbangan matang, sambil menunggu lampu hijau dari pusat.

Mie Go mengungkapkan bahwa belum adanya kepala OPD definitif disebabkan oleh status Wali Kota yang masih bersifat Penjabat (Pj). Dalam kondisi ini, Pemkot harus menunggu izin dari Kemendagri untuk melakukan pengangkatan pejabat penuh.

“Untuk mengangkat kepala dinas secara definitif, kami harus menyurati Kementerian Dalam Negeri. Selama belum ada izin dari Kemendagri, kami belum bisa menetapkan kepala OPD secara penuh,” jelasnya.

Meski sejumlah kursi strategis kosong, Pemkot Pangkalpinang memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar.

“Para Plt yang telah ditunjuk diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga semangat organisasi di masing-masing perangkat daerah,” tegas Mie Go.

Kondisi ini menjadi momentum bagi para pejabat eselon untuk membuktikan kapasitasnya. Di tengah keterbatasan struktural, semangat untuk melayani publik tetap menjadi prioritas utama Pemkot Pangkalpinang.