PBB Rilis 48 Perusahaan Global Terlibat 'Genosida' di Gaza: Booking.com, Hyundai hingga Microsoft

POSBELITUNG.CO - Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, merilis laporan baru yang menyebut 48 perusahaan terlibat membantu Israel dalam dugaan genosida di Gaza.

Laporan itu akan dipresentasikan pada konferensi pers di Jenewa, Kamis, 3 Juli 2025.

Di antara perusahaan yang disebut ada Microsoft, Alphabet (induk Google), dan Amazon.

Albanese menyebut pendudukan Israel di Gaza menjadi ajang uji coba bagi produsen senjata dan perusahaan teknologi besar.

Ia menyebut perusahaan-perusahaan ini mungkin terlibat dalam apa yang disebutnya “ekonomi genosida.”

Laporan ini menyebut keterlibatan banyak pihak itulah yang membuat genosida terus berlanjut karena menguntungkan secara ekonomi.

Salah satu proyek terbesar adalah pengadaan jet F-35 oleh Israel, melibatkan lebih dari 1.600 perusahaan dari 8 negara.

Lockheed Martin memimpin proyek ini, sementara Leonardo SpA dari Italia dan FANUC Jepang ikut terlibat.

Microsoft, Amazon, dan Alphabet disebut memberikan akses teknologi cloud dan AI ke Israel.

IBM diduga melatih personel militer Israel dan mengelola basis data biometrik warga Palestina.

Palantir Technologies dilaporkan memasok AI untuk pengambilan keputusan militer Israel di Gaza.

Beberapa perusahaan lain seperti Caterpillar, Hyundai, dan Volvo menyediakan alat berat untuk penghancuran rumah di Tepi Barat.

Platform seperti Booking dan Airbnb ikut berkontribusi lewat pencantuman properti di pemukiman ilegal.

Di sektor energi, perusahaan seperti Drummond dan Glencore disebut memasok batu bara ke Israel.

Dalam bidang pertanian, Tnuva (dimiliki oleh perusahaan Tiongkok) dan Netafim (dari Meksiko) juga terlibat di wilayah pendudukan.

Laporan juga mencatat bahwa bank besar seperti BNP Paribas dan Barclays ikut mendanai obligasi pemerintah Israel.

Dua investor besar, BlackRock dan Vanguard, disebut sebagai pemodal utama banyak perusahaan yang terlibat.

PBB menegaskan bahwa perusahaan swasta tetap memiliki tanggung jawab hukum internasional meskipun negara tidak menghormati hak asasi manusia.