Pemkot Pangkalpinang Siapkan Strategi Pemulihan APBD 2026 Pasca Pilkada,

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menyiapkan langkah strategis untuk memulihkan kondisi fiskal daerah pada 2026 setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 mengalami tekanan signifikan akibat pelaksanaan Pilkada ulang.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, menyebut tahun 2026 akan menjadi periode konsolidasi fiskal. Pemerintah kota akan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus mengefisiensikan belanja agar keuangan daerah kembali stabil.

Ia optimistis kondisi fiskal daerah akan kembali sehat pada 2026, meski harus melalui tahapan bertahap.

"Kalau tahun 2025 ada pemangkasan karena Pilkada ulang, kami optimis pada 2026 anggaran Pangkalpinang bisa kembali stabil. Tapi untuk itu, kita harus mendorong pendapatan daerah dari semua sisi, pajak, aset, hingga retribusi. Semua jenis pendapatan harus kita genjot," tegas Unu kepada awak media usai rapat paripurna, Senin (28/7/2025).

Selain itu, Unu menegaskan bahwa penguatan sektor jasa dan perdagangan akan menjadi pilar utama dalam meningkatkan penerimaan daerah. Pemanfaatan teknologi pada sektor jasa diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas basis pajak.

"Semua usaha jasa kita dorong dengan teknologi. Pendapatan banyak, dan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi kota. Kalau ekonomi maju, pendapatan daerah naik, masyarakat pun bisa sejahtera," ujarnya.

Menurut Unu, langkah pemulihan ini harus dilakukan secara kolektif. 

"Tidak menutup kemungkinan dampak Pilkada membawa beban pada 2026. Tapi Insya Allah, dengan kerja bersama mendorong ekonomi, APBD kita pulih, dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai," pungkasnya.

Kata Unu, pada 2026 Pemkot Pangkalpinang berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor jasa, perdagangan, dan industri unggulan. 

Di menyatakan fokus kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk memulihkan stabilitas anggaran pasca-terkurasnya belanja daerah akibat pelaksanaan Pilkada 2025.

"Sebetulnya dari rencana dan kebijakan kami, fokus utama adalah meningkatkan program di bidang jasa, perdagangan, dan industri unggulan. Tujuannya agar perekonomian meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujar Unu. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)