Kamboja Larang Keluarga Tentara yang Gugur Unggah Prosesi Pemakaman

POSBELITUNG.CO - Pemerintah Kamboja kembali memberlakukan kebijakan ketat terhadap warganya, khususnya dalam hal konten media sosial yang berkaitan dengan konflik bersenjata melawan Thailand beberapa waktu lalu.

Salah satu kebijakan baru yang mencolok adalah larangan untuk mengunggah konten apapun yang berkaitan dengan pemakaman prajurit yang gugur di medan perang.

Larangan ini bahkan berlaku bagi anggota keluarga dari tentara yang tewas.

Jika mereka melanggar aturan ini, maka pemerintah tidak akan memberikan bantuan atau santunan kepada pihak keluarga tersebut.

Informasi ini dikonfirmasi oleh Santiwithi Phrombut, koresponden Thairath di Kamboja, pada Senin (4/8/2025).

Ia menyampaikan bahwa dirinya telah berbicara dengan sejumlah narasumber anonim dari Kamboja terkait kebijakan tersebut.

Menurut mereka, pemerintah saat ini tengah mengirimkan sejumlah pejabat untuk menemui keluarga prajurit yang gugur guna menjelaskan aturan ini secara langsung.

Dalam pertemuan itu, pemerintah Kamboja juga menawarkan bantuan serta santunan, sembari menegaskan larangan untuk mengunggah foto atau video pemakaman ke media sosial.

Bagi yang sudah terlanjur mengunggah, pemerintah meminta agar konten tersebut segera dihapus.

Phrombut menyebutkan bahwa munculnya aturan ini kemungkinan besar dipicu oleh maraknya unggahan dari pihak keluarga yang menyisipkan permintaan donasi dalam caption konten pemakaman prajurit yang tewas.

Kebanyakan dari tentara yang gugur dalam konflik dengan Thailand pada Juli lalu berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu.

Melalui unggahan tersebut, keluarga berharap bisa mendapatkan bantuan dari masyarakat atau para dermawan.

Sebagai tanggapan, pemerintah memilih untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga korban dan sekaligus membatasi penyebaran konten pemakaman secara daring.

Phrombut juga menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah bukan pada prosesi pemakaman itu sendiri, melainkan pada penyebarannya di media sosial.

Pemerintah masih memperbolehkan keluarga prajurit menggelar upacara pemakaman dalam bentuk apapun, selama tidak dipublikasikan secara daring.

Akibat dari kebijakan ini, kini konten-konten yang berkaitan dengan pemakaman tentara di media sosial, khususnya Facebook, sudah tidak lagi terlihat. (*)