Viral Nasional

Video Kelakuan Noel Sebelum Tertangkap, PT SriteX Diminta Buat Produk Massal Baju Oranye

Ia bahkan menyebut perusahaan tekstil dan garmen yang kini telah tutup, Sritex, agar membuat produksi massal baju oranye untuk dipakai para koruptor. 

Penulis: Disa Aryandi | Editor: Teddy Malaka

POSBELITUNG.CO -- Video lama Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Immanuel Ebenezer alias Noel kembali viral di media sosial setelah dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Video itu diunggah ulang oleh Senator DPD Bali periode 2024-2029, Ni Luh Djelantik.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Noel terlihat berbicara tegas soal pemberantasan korupsi yang merajalela.

Ia bahkan menyebut perusahaan tekstil dan garmen yang kini telah tutup, Sritex, agar membuat produksi massal baju oranye untuk dipakai para koruptor. 

"Kita minta Sritex buat lah baju oren sebanyak-banyaknya, baju tersangka. Biar banyak ditangkap. Nanti dari model kayak gimana kita tangkep-tangkepin. Mereka merasa punya backing kita tangkap, merasa dia penguasa terhadap suatu aturan kita enggak peduli," katanya dalam video tersebut.

Namun, ucapan itu ternyata justru tertuju kepadanya. Noel malah terjaring OTT yang dilakukan KPK.

Dalam unggahan video itu, Ni Luh Djelantik turut menyertakan kalimat sindiran kepada Noel.

"Semesta sedang bekerja. KPK Fashion Week sesuai permintaan Noel pesan baju oranye," tulisnya.

Ni Luh mengatakan sebenarnya negeri ini memiliki kekayaan yang berlimpah. Namun, kekayaan itu sebagian besar digerogoti oleh hawa nafsu oleh para koruptor. 

"Bangsa ini kaya, seluruh kekayaannya jauh lebih dari cukup untuk menyejahterakan seluruh rakyatnya beratus-ratus keturunan. Ketamakan, perilaku koruptif, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat adalah musuh utama bangsa ini," tulisnya.

Ni Luh menilai bahwa rakyat berhak mendapatkan pemimpin yang memimpinnya demi kesejahteraan bangsa.

Bukan hanya semata mementingkan kepentingan golongan tertentu.

"Sungguh rakyat lebih dari berhak untuk punya pejabat, wakil rakyat, kepala daerah yang paham tugas utamanya adalah menyejahterakan masyarakat, bukan malah mengisi kantong sendiri karena tak sudi gaya hidup melarat," tutupnya. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved