Implementasi Kebijakan Pertambangan Berkelanjutan di Bangka Belitung: Antara Regulasi dan Realitas

Penulis Nabilla
Mahasiswa Universitas Bangka Belitung

Bangka Belitung sebagai salah satu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia telah lama menjadi sorotan dalam konteks pertambangan.

Dengan sumber daya alam yang melimpah, provinsi ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun juga menghadapi tantangan serius terkait kerusakan lingkungan dan dampak sosial.

Kebijakan pertambangan berkelanjutan menjadi isu krusial, di mana regulasi yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk menyeimbangkan eksploitasi sumber daya dengan pelestarian ekosistem.

Namun, dalam praktiknya, ada jurang lebar antara apa yang diatur dalam undang-undang dan realitas di lapangan.

Opini ini akan mengkaji implementasi kebijakan tersebut, menyoroti ketegangan antara regulasi dan realitas, serta mengusulkan langkah-langkah untuk memperbaikinya.

Regulasi yang Ada: Fondasi yang Kuat tapi Belum Cukup

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mendorong pertambangan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menjadi landasan utama, yang menekankan prinsip-prinsip seperti pengelolaan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan transparansi.

Kebijakan ini mengintegrasikan konsep sustainable development, termasuk kewajiban bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi lahan, mengurangi emisi, dan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memperkuat aspek keberlanjutan.

Di Bangka Belitung, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang spesifik, seperti Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Timah, yang mewajibkan audit lingkungan berkala dan pengembangan program CSR (Corporate Social Responsibility) untuk mendukung komunitas sekitar.

Regulasi ini tampak komprehensif, dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar, seperti denda atau pencabutan izin.

Namun, regulasi ini sering kali terjebak dalam kerangka hukum yang kaku. Banyak aturan yang lebih menekankan aspek administratif daripada implementasi praktis.

Misalnya, proses perizinan yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit sering kali memperlambat upaya keberlanjutan.

Di sisi lain, regulasi ini belum sepenuhnya mengakomodasi inovasi teknologi, seperti penggunaan AI untuk pemantauan lingkungan atau metode pertambangan ramah lingkungan yang lebih efisien.