FGD Forum Nasional Bahas Penerimaan Publik terhadap Rencana PLTN Thorcon 500 di Babel

POSBELITUNG.CO, JAKARTA -- Rencana pembangunan PLTN Thorcon 500 yang menjadi salah satu isu strategis ketenangan nasional dibahas secara mendalam dalam Forum Group Discussion yang diselenggarakan Universitas Sebelas Maret di Sentral Senayan II, Jakarta. Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring melalui Zoom ini dihadiri perwakilan Ditjen EBTKE dan Ditjen Gatrik Kementerian ESDM, Dewan Energi Nasional, KLHK, BAPPENAS, BAPETEN, PT PLN (Persero), BRIN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ATR BPN, dan BKPM.

FGD merupakan bagian dari pelaksanaan survei penerimaan masyarakat yang menjadi kerja sama antara PT Thorcon Power Indonesia dengan UNS dan UBB sebagai pelaksana riset. Sebelumnya, tim telah mengumpulkan data lapangan dari 1533 responden pada September sampai Oktober 2025, serta melaksanakan FGD dengan pemerintah daerah Bangka Belitung pada 15 Oktober 2025. Forum nasional ini bertujuan memetakan penerimaan publik dan pandangan para pemangku kepentingan terhadap rencana pembangunan PLTN Thorcon 500.

Ketua tim riset, Drajat Tri Kartono, menyampaikan bahwa survei menunjukkan tingkat penerimaan publik mencapai 85 persen.

“Pengumpulan data lapangan menghasilkan temuan akhir penerimaan masyarakat sebesar 85 persen, dengan instrumentasi sangat menerima 2,94 persen, menerima 50,29 persen, dan netral cenderung menerima 32,49 persen. Sementara itu, jumlah yang tidak menerima adalah 14,29 persen.”

Ia menambahkan, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan survei 2021 yang mencatat 73 persen.

Mengenai metodologi, ia menegaskan, “Dalam analisis ini, kita menggunakan instrumen Acceptable Level of Acceptance yang dinilai dari lima variabel, yakni goodwill trust, competence trust, benefit perception, risk perception, dan local acceptance.”

Anggota Dewan Energi Nasional, Satya Wira Yuda menegaskan bahwa arah kebijakan sudah mengarah pada percepatan pembangunan PLTN.

“Pada Rapinmas KADIN, Hasyim Djoyohadikusumo, utusan khusus presiden, telah menyampaikan bahwa pembangunan PLTN tidak boleh tertunda lagi. Ini juga disebutkan dalam COP30 yang memasukkan nuklir dalam proyeksi bauran energi nasional masa depan,” ujarnya.

Anggota DEN, Agus Puji Prasetyono, juga menekankan pentingnya memahami persepsi pemegang keputusan.

“Meski yang tidak menerima kecil, bahkan jikapun hanya satu persen, namun bila itu adalah pengambil kebijakan maka dampaknya sangat besar. Karena itu perlu dilakukan survei lanjutan dan penguatan sosialisasi kepada stakeholder kementerian dan lembaga.”

Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir BAPETEN, Nur Syamsi Syam, menyoroti kebutuhan strategi komunikasi publik.

“Saat ini masyarakat masih cukup awam dengan teknologi Thorcon, sehingga harus ada strategi yang jelas dalam penerimaan masyarakat. Masyarakat selalu bertanya terkait manfaat, berapa nilainya, dan bagaimana kajiannya. Kajian tersebut perlu disampaikan dan dijelaskan,” ujarnya.

Dari BKPM, Evita menyampaikan teknis regulasi di BKPM saat ini.

“KBLI lima digit khusus PLTN saat ini belum tersedia, sehingga (merujuk ke penjelasan DEN sebelumnya) masih menggunakan dua KBLI, yaitu instalasi nuklir dan pembangkitan tenaga listrik. BKPM siap bersinergi dalam menyukseskan pembangunan PLTN,” tegasnya.

Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andry Tiaska, menyampaikan perkembangan aspek tata ruang.