Dia menilai harusnya sumber daya manusia (SDM) di Pemprov Babel bertanggung jawab dan segera menyelesaikan masalah tersebut.

"PPDB berkaitan dengan sistem, yang bertanggung jawab tidak hanya operator atau pelaksana, tetapi di atasnya, sekretaris dinas, kepala dinas, gubernur," tegas Anggota Komisi IV DPRD Babel ini.

Pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK melalui situs ppdb.babelprov.go.id masih belum dapat diakses.

Pemerintah provinsi Bangka Belitung masih berusaha melakukan perbaikan server agar para pendaftar dapat akses ke situs tersebut.

Pada Rabu, (21/6/2023), situs tersebut sudah dapat berjalan dengan baik, namun kembali tak dapat diakses.

"Semalam itu sempat lancar, dari jam 21.30 WIB sampai jam 23.00 WIB, kita perbaiki. Kemudian bermasalah lagi," ujar Plh Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung Yunan Helmi, Kamis (22/6/2023).

Menyikapi kondisi ini, pemprov mengambil tindakan untuk menambah waktu pendaftaran siswa baru tingkat SMA dan SMK Tahun 2023 ini.

Maka PPDB SMA dan SMK di Babel akan diperpanjang sampai tanggal 27 Juni 2023, artinya ada empat hari penambahan karena dijadwalkan ditutup 23 Juni 2023 sebelumnya.

"Mau tidak mau, kita menambah waktu pendaftaran PPDB, kita buka sampai 27 Juni 2023, hari selasa, sampai 23.59 WIB," kata Yunan.

Selain penambahan waktu pendaftaran, pihak pemprov juga melakukan berbagai upaya agar pelaksanaan PPDB berjalan semestinya.

"Keputusan yang diambil selain penambahan server juga sewa server virtual cloud," kata Yunan.

Ombudsman Terima Banyak Keluhan

Ombudsman Babel menilai penanganan masalah server dalam PPDB SMA/SMK sederajat terkesan lambat.

"Masalah tersebut menjadi keluhan tiap tahunnya, maka Ombudsman Babel memberi atensi agar Dinas Pendidikan Provinsi Babel dapat memastikan jaringan sarana pendaftaran online aman dan lancar," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy pada Kamis (22/6/2023).

Dia menekankan kendala teknis yang dialami oleh para wali murid dalam pendaftaran online PPDB menyangkut hak-hak pengguna layanan publik.