POSBELITUNG.CO, BANGKA - PT Timah Tbk dan Komisi XII DPR RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Utama PT Timah Tbk, Senin (11/8/2025).

FGD ini dilaksanakan saat kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI ke PT Timah Tbk.

Kunjungan kerja reses ke PT Timah Tbk itu sendiri sebagai bagian dari agenda pengawasan dan pembinaan terhadap sektor pertambangan timah nasional agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Dalam FGD, Anggota DPR RI Komisi XII juga menyampaikan masukan yang konstruktif dalam upaya perbaikan tata kelola timah secara nasional, sehingga bisa memberikan dampak kesejahteraan masyarakat, kontribusi bagi negara dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Sementara, MIND ID bersama PT Timah Tbk menyampaikan upaya hilirisasi, perbaikan tata kelola yang dilakukan PT Timah Tbk, program tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam proses bisnis PT Timah.

Kunjungan kerja Komisi XII DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya.

Hadir juga Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi MIND ID, Iwan Suryana; Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro; Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Raharjo Siswohartono; Direktur Pengusahaan Mineral, Kementerian ESDM, Cecep Mohamad Yasin; Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkunagan, Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridho Sani; Ketua umum Asosiasi Ekspor Timah Indonesia, Harwendro Adityo Dewanto; Direktur Utama JFX, Stephanus Paulus Lumintang; serta Asisten Administrasi Umum di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yunan Helmi.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan kunjungan ke PT Timah Tbk merupakan upaya untuk memperbaiki tata kelola timah secara nasional sekaligus upaya DPR RI untuk mendorong perusahaan untuk melibatkan masyarakat dalam penambangan timah sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung.

"Hari ini Komisi XII melaksanakan kunker reses ke PT Timah yang turut dihadiri para stakeholder. Tujuannya, agar pertimahan ini dapat kembali pulih dan dalam pelaksanaan pertambangan dapat melibatkan masyarakat. Sehingga nanti masyarakat tidak perlu kucing-kucingan lagi untuk menambang terkait persoalan hukum karena bisa diakomodir," kata Bambang usai pertemuan.

Ia juga mendukung upaya PT Timah Tbk yang akan melibatkan masyarakat dalam proses penambangan melalui sistem kemitraan lewat koperasi. 

Sehingga nantinya masyarakat dapat menambang mematuhi regulasi yang berlaku di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah.

"Kami mendengar Dirut Timah memberikan komitmen tentang pelibatan masyarakat, tentang koperasi dan juga beberapa kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat. Sehingga kami berharap tata kelola pertimahan ini dapat betul-betul melibatkan masyarakat. Kami senang dengan tagline PT Timah, 'Timah Untuk Masyarakat'," ujarnya.

Ia berharap, ke depan tidak ada lagi penambangan timah ilegal di Bangka Belitung. 

Bambang pun mendorong PT Timah Tbk maupun perusahaan pertimahan di Bangka Belitung dapat mengakomodir masyarakat penambang agar bisa menambang sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Konsepnya begini, kalau masyarakat nambang di IUP PT Timah, rangkul mereka dengan berikan SPK dan hasilnya diserahkan ke PT Timah, kalau di IUP swasta juga begitu, tentu ini harus dilakukan dengan asas kehati-hatian karena kita ingin penambangan harus dilakukan sesuai regulasi," jelasnya.