Pengiriman harus melalui Jakarta atau Lampung terlebih dahulu, sehingga harga yang diterima tetap mengacu pada harga domestik, bukan harga ekspor.

“Sekarang Babel untuk udang vaname kita kirim ke Jakarta atau Lampung dulu baru diekspor, harga yang berlaku tetap harga domestik. Misalnya udang ukuran 60 di Jawa harganya Rp68.000 per kilogram, ketika jual dari Babel jauh lebih rendah karena biaya logistik,” kata Dedy saat ditemui Bangka Pos Group di kantornya, Senin (12/8/2025).

Dedy menjelaskan sebetulnya ekspor langsung sangat memungkinkan jika fasilitas penyimpanan dan pembekuan di Babel sudah memenuhi standar internasional, terutama standar pasar Amerika yang merupakan pasar terbesar Indonesia untuk udang vaname.

“Babel belum memiliki fasilitas pembekuan (cold storage) udang bisa disimpan beku hingga setahun dan dikirim langsung sesuai jadwal pasar, logistik kita juga belum terpenuhi. Sebenarnya bisa saja udang dikemas dan dibekukan di sini, sehingga PAD Babel bertambah. Tambak udang banyak, tetapi proses hilirisasi belum ada, sarana kurang memadai, dan belum ada investor yang mau berinvestasi di sini,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, Babel sudah mampu melakukan ekspor langsung untuk komoditas lain, seperti cumi-cumi ke Malaysia dan Singapura, serta ikan dan udang kipas ke Australia.

“Untuk komoditas itu semua pengemasan dan pembuatan dokumen ekspor dilakukan di Babel, sehingga pendapatan daerah meningkat signifikan,” tegasnya.

“Kalau udang tambak seperti vaname bisa diekspor dengan pola yang sama, kontribusinya terhadap PAD Babel pasti besar,” tambahnya.

Peluang pasar internasional untuk udang Indonesia disebut Dedy sangat terbuka. 

India, yang menjadi eksportir udang terbesar dunia, kini dikenai tarif perdagangan 50 persen oleh Amerika Serikat, sedangkan Indonesia hanya 19 persen. 

“Ini peluang besar bagi udang vaname kita tentu pembeli lebih memilih Indonesia yang memiliki tarif lebih murah sebelum tarif ini berubah tentu harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” ujarnya.

Namun, pasar Amerika mensyaratkan standar mutu yang ketat, termasuk pemeriksaan Food and Drug Administration (FDA) yang melarang kandungan antibiotik tertentu. 

“Kalau tidak ada jaminan mutu, bisa langsung ditolak. Badan Mutu KKP adalah competent authority yang berwenang menjamin hal itu,” tegasnya. (x1)