PPPK Beltim Terbanyak di Babel, Ketua DPRD: Sudah Terlanjur, Ini Tanggung Jawab Bersama

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja, mengakui jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerahnya menjadi yang terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius di tengah tekanan fiskal yang tengah dihadapi pemerintah daerah, Senin (27/4/2026).

Menurut Fezzi, sebanyak 1.966 PPPK di Belitung Timur seluruhnya berstatus pegawai penuh waktu, berbeda dengan daerah lain yang sebagian menerapkan skema paruh waktu. Hal ini berdampak langsung pada tingginya beban belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Harus kita akui, se-Babel ini jumlah pengangkatan PPPK paling banyak ada di Beltim. Semuanya full PPPK, tidak ada yang paruh waktu. Memang terus terang itu sudah kebanyakan kalau melihat kemampuan fiskal saat ini," ujar Fezzi.

Meski demikian, Fezzi menegaskan, saat ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan terkait kebijakan pengangkatan di masa lalu. Ia mengatakan ribuan orang yang sudah diangkat tersebut kini telah menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

"Kita tidak usah cerita lagi kenapa dulu diangkat sebanyak itu. Intinya sekarang orang ini sudah diangkat, mereka masyarakat Belitung Timur, jadi ini menjadi tanggung jawab kita sama-sama," ucapnya.

Prioritas utama yang ditegaskan dewan adalah penyelamatan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Fezzi mengatakan kedua sektor ini adalah poros utama pelayanan publik yang tidak boleh terputus.

Baca juga: DPRD Beltim Tegaskan Isu Pemangkasan PPPK 222 Orang Hanya Simulasi

"Guru dan nakes ini inti pelayanan. Kalau mereka diputus, siapa yang mau mengajar? Siapa yang mau melayani masyarakat di rumah sakit? Ini yang akan kita perjuangkan ke Mendikbud dan Menkes besok," ungkapnya.

Meski begitu, Fezzi menjelaskan pegawai di sektor lain juga tidak boleh diabaikan karena mereka juga telah berkontribusi bagi jalannya pemerintahan.

Fezzi mendorong Pemda untuk menyiapkan opsi-opsi strategis. Jika nantinya regulasi pusat tidak berubah, daerah harus memiliki rencana cadangan yang matang agar tidak terjadi kekacauan.

"Pemda sedang menyiapkan opsi-opsi, tapi belum final. Kami dari dewan berharap carilah solusi terbaik yang mengutamakan pelayanan masyarakat tanpa harus merugikan pegawai kita," ujarnya.

Fezzi juga menyoroti kontribusi PPPK yang selama ini sudah membantu menutupi kekurangan ASN di berbagai lini. Ia tidak ingin dedikasi mereka selama bertahun-tahun berakhir secara tidak terhormat.

Pihak DPRD akan terus mengawal proses ini hingga tahap pembahasan APBD perubahan maupun murni di tahun-tahun mendatang. Fezzi yakin setiap keputusan akan diambil melalui pertimbangan yang matang.

"Ini masalah hajat hidup orang banyak. Kami akan pastikan Pemkab Beltim tidak mengambil langkah gegabah dalam menentukan nasib 1966 warga kita yang saat ini berstatus PPPK," tutupnya. (Posbelitung.co/Kautsar Fakhri Nugraha)