DPRD Beltim Tegaskan Isu Pemangkasan PPPK 222 Orang Hanya Simulasi

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja, memberikan klarifikasi terkait beredarnya isu pemangkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari 1.966 menjadi 222 orang, Senin (27/4/2026). Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan keputusan final, melainkan hanya simulasi perhitungan anggaran.

Fezzi menjelaskan, angka 222 muncul dari hitungan kasar apabila pemerintah daerah harus menyesuaikan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD sesuai aturan pemerintah pusat.

"Kalau kita jujur-jujuran, simulasi di tahun 2026 kalau APBD kita tetap di angka Rp800 miliar sekian, maka 30 persennya sekitar Rp250 miliar untuk belanja pegawai. Dari sana mungkin muncul hitungan kasar angka 200-an itu," ujar Fezzi.

Ia menambahkan, dirinya telah mengonfirmasi langsung kepada Sekretaris Daerah Belitung Timur terkait isu tersebut. Hasilnya, pemerintah daerah belum mengambil sikap resmi mengenai pemangkasan tersebut.

"Saya sudah tanya ke Bu Sekda, beliau tegaskan ini belum menjadi sikap Pemda. Jadi masyarakat jangan terlanjur percaya bahwa itu sudah final," ucapnya.

Kabar mengenai pemangkasan drastis ini menurut Fezzi sempat menyebar luas tanpa konteks yang jelas. Padahal, saat ini tim anggaran pemerintah daerah masih terus mencari alternatif opsi agar kebutuhan pegawai tetap terpenuhi tanpa melanggar undang-undang.

Fezzi menyebut, tanda bahwa kebijakan ini belum final terlihat dari langkah Pemkab Beltim yang besok, Selasa 28 April akan berangkat ke Jakarta. Mereka dijadwalkan menemui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan untuk berkonsultasi.

Baca juga: DPRD Beltim Tolak PHK Massal PPPK, Soroti Batas Belanja Pegawai 30 Persen

"Kalau memang sudah fix di angka 222, tidak mungkin Pemda masih grasak-grusuk ke kementerian cari solusi. Mereka masih berupaya keras mengoordinasikan tenaga guru dan nakes kita," ucapnya.

Fezzi mengimbau masyarakat dan media untuk tidak memperkeruh suasana dengan informasi yang belum tuntas. Ia mengatakan kegaduhan ini justru bisa mengganggu produktivitas pelayanan publik di kantor-kantor.

DPRD pun berencana menemui pihak eksekutif setelah kepulangan mereka dari Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan resmi mengenai opsi-opsi yang paling memungkinkan diambil oleh daerah.

"Tunggu hasil koordinasi minggu ini. Jangan galau dulu dengan angka-angka simulasi yang beredar. Kita semua sedang mencarikan jalan keluar yang paling masuk akal," ungkapnya.

Fezzi menutup penjelasan dimana ia menegaskan kembali bahwa prioritas utama dalam penyusunan anggaran 2027 adalah menjaga kesejahteraan pegawai yang sudah ada di Belitung Timur. (Posbelitung.co/Kautsar Fakhri Nugraha)