Berita Belitung Timur

DPRD Belitung Timur Minta PKS Stabilkan Harga Sawit Petani

DPRD Belitung Timur meminta pabrik kelapa sawit membantu menstabilkan harga TBS petani yang anjlok akibat dampak kebijakan...

Tayang:
Posbelitung.co/ Kautsar Fakhri Nugraha/Kautsar Fakhri Nugraha
DESAK PKS - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Belitung Timur, Aprialdi B. M. Simbolon memberikan keterangan mengenai kondisi harga TBS, Kamis (28/5/2026). DPRD Beltim mendesak manajemen pabrik kelapa sawit (PKS) untuk segera membantu menstabilkan harga pembelian TBS petani mandiri agar tidak semakin memperberat beban operasional akibat tingginya harga pupuk nonsubsidi saat ini. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur meminta manajemen pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di wilayah setempat segera mengambil langkah untuk membantu menstabilkan harga pembelian tandan buah segar (TBS) di tingkat petani lokal.

Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi perekonomian petani mandiri yang belakangan terpukul akibat penurunan harga beli TBS secara mendadak di sejumlah PKS lokal.

Anggota Komisi II DPRD Belitung Timur, Aprialdi B. M. Simbolon, mengatakan perusahaan kelapa sawit tidak boleh memanfaatkan situasi transisi kebijakan dari pemerintah pusat untuk menekan harga beli secara sepihak.

“Perusahaan kelapa sawit di Belitung Timur kami harapkan dapat membantu menstabilkan harga TBS masyarakat,” ujar Aldi.

Aldi mengatakan beban yang ditanggung oleh petani mandiri saat ini sudah santa berat harga pupuk nonsubsidi yang melambung tinggi.

"Saat ini petani juga menghadapi beban biaya pupuk yang tinggi, sehingga penurunan harga TBS tentu sangat berdampak," ucapnya.

Pernyataan Aldi ini sekaligus sebagai respons atas penjelasan Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono yang menegaskan bahwa penurunan harga TBS sawit murni disebabkan oleh kekhawatiran pelaku usaha terkait kebijakan transisi ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). 

Kementan pun meminta seluruh pelaku usaha segera menyesuaikan kembali harga pembelian TBS sesuai harga acuan di daerah masing-masing.

Sekadar informasi, pemerintah sendiri telah menetapkan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu mulai berlaku dari 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Adapun rencana implementasi penuh baru akan berjalan pada 1 Januari 2027 mendatang.

Lebih lanjut, Aldi mengingatkan bahwa kelapa sawit merupakan penyambung hidup sebagian besar masyarakat Belitung Timur. Karena itu, anjloknya harga TBS secara berlarut-larut dipastikan akan memicu efek domino terhadap lesunya daya beli masyarakat di daerah.

"Kalau pendapatan dari sawit berkurang drastis, perputaran juga pasti ikut sepi. Intinya perusahaan jangan mau untung sendiri," ungkapnya.

Melalui desakan ini, DPRD Belitung Timur berharap kerja sama yang baik antara pihak perusahaan dan petani dapat segera terwujud kembali demi menjaga stabilitas ekonomi daerah. (Posbelitung.co/Kautsar Fakhri Nugraha)

Sumber: Pos Belitung
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved