Dirut PT Timah Tbk Minta Dukungan DPR RI Soal Regulasi hingga Capaian Kinerja Perusahaan

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Jajaran Direksi PT Timah Tbk mengikuti Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi VI DPR RI yang membahas tentang Kinerja Korporasi Semester 1 Tahun 2025 dan Road Map Kinerja Tahun 2025 yang berlangsung di DPR RI, Jakarta pada Senin (22/9/2025).

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro; yang didampingi Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, Nur Adi Kuncoro; Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk, Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara; dan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah Tbk, Fina Eliani; menyampaikan tentang kinerja perusahaan.

Di antaranya kinerja operasi dan produksi, kinerja keuangan, hilirisasi, strategi perusahaan dalam meningkatkan kinerja hingga kontribusi PT Timah, serta tantangan yang dihadapi hingga dukungan yang dibutuhkan perusahaan.

Restu mengatakan, PT Timah Tbk terus berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perusahaan guna meningkatkan kinerja perusahaan agar bisa memberikan kontribusi yang optimal.

"PT Timah terus mengevaluasi situasi kondisi yang kami hadapi, kami sepakat di PT Timah bahwa timah di PT Timah itu untuk rakyat, yang kami lakukan semata-mata adalah supaya rakyat bisa menikmati hasil timah di Babel dan wilayah lain yang seharusnya bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat," kata Restu, melansir laman timah.com.

Ia mengakui ada beberapa tantangan yang dihadapi PT Timah Tbk.

Namun dengan strategi yang telah dilakukan dan dukungan dari eksekutif dan legislatif, PT Timah dapat mencapai target produksi.

Dalam kesempatan ini, dirinya juga meminta dukungan dari Komisi VI DPR RI, di antaranya dukungan terhadap pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa PT Timah Tbk menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Selain itu, dibutuhkan dukungan kebijakan, yakni dukungan terhadap regulasi yang mengatur semua bijih timah yang diambil dari kegiatan penambangan ilegal dalam IUP PT Timah Tbk agar dapat dikembalikan ke PT Timah Tbk.

PT Timah juga mengharapkan percepatan regulasi yang mendukung hilirisasi pertimahan, terutama terkait kewajiban pembelian logam timah melalui bursa yang saat ini menjadi kendala dan sinkronisasi wilayah pertambangan. 

Restu juga menyampaikan adanya perubahan zonasi pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang membuat beberapa IUP laut tidak dapat ditambang, sehingga berdampak pada penurunan produksi.

"Dukungan lain yang dibutuhkan percepatan penerbitan PP turunan UU Minerba yang mendukung perbaikan tata kelola dan tata niaga pertimahan, untuk mendukung penetapan timah sebagai mineral kritis srtategis dan dukungan terhadap hilirisasi pertimahan," ujarnya.

Tak hanya itu, Restu pun berharap dukungan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga terkait penyederhanaan dan percepatan izin.

"Saat ini kinerja produksi PT Timah menunjukkan tren yang meningkat dengan adanya dukungan dari Satgas. Kami optimis bisa mencapai target yang telah ditentukan. Mudah-mudahan dengan strategi ini keuntungan lebih naik sehigga Babel bisa menjadi surga bagi masyarakat yang tinggal di Bangka Belitung dan masyarakat Indonesia," tutupnya. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat,  Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andi Muhammad Nurdin Halid, mengatakan, PT Timah bukan hanya perusahaan tambang, tapi juga salah satu bagian strategis yang memegang peranan besar dalam tata kelola sumber daya mineral, khususnya timah sebagai salah satu komoditas unggulan di pasar global.