Ini Alasan Mahfud MD Sebut Program MBG Tak Jelas, Padahal Anggaran Rp71 Triliun

POSBELITUNG.CO - Terungkap alasan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut program makan bergizi gratis (MBG) tidak ada dasar hukum yang jelas.

Dampaknya, tata kelola program MBG menjadi tidak jelas.

Maraknya kasus siswa keracunan MBG di sejumlah wilayah di Indonesia menjadi tandanya.

Ada dana Rp 71 triliun yang dianggarkan tahun 2025 ini untuk program MBG.

Bagaimana mempertanggung jawabkannya, tambah Mahfud tidak jelas.

Karena tidak ada asas kepastian hukum atau aturan atau dasar hukum yang mengaturnya.

"Nah, itu yang kita tidak tahu. Bagaimana ya mempertanggungjawabkan dana itu secara administratif.

Tentu kalau secara konstitusi nanti kan ujungnya ke ke KPK, ke BPK kalau ada secara internal pemerintah. Ada BPKP kalau kalau memang itu, begitu," kata Mahfud.

Secara konstitusional, menurut Mahfud memang ada BPK yang berwenang memeriksa itu. 

"Tetapi tetap BPK pun kalau memeriksa itu, kan selalu menanyakan nomenklatur persis dan dasar hukumnya mengacu ke mana? Ke perpres, apa kepres, apa PP? Nomenklaturnya apa?

Cantolannya ke Undang-Undang dan APBN apa.

Kemudian kaitannya dengan Undang-Undang Keuangan Negara apa? Lalu kaitannya dengan ini tadi, asas-asas umum pemerintahan yang baik," papar Mahfud.

Tercatat ada 8.649 siswa menjadi korban keracunan MBG, berdasaran data Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) hingga Sabtu (27/9/2025).

"Tata kelolanya ini kan tidak jelas ya. Sangat perlu mendesak diperbaiki tata kelolanya.

Karena banyak pertanyaan-pertanyaan di bawah," ujar Mahfud dalam saluran YouTube nya Mahfud MD Official bertajuk BERESKAN TATA KELOLA MBG yang tayang, Selasa (30/9/2025).

Muncul pertanyaan, siapa sebenarnya penyelenggara MBG di bawah itu.

"Pemerintah daerah gak tahu. Secara struktural tidak dilibatkan. Tapi begitu ada masalah keracunan, mereka yang turun.

Semacam apa ya? Terlibat, ketika sudah terjadi masalah gitu ya. Mereka jadi repot," katanya.

Karenanya menurut Mahfud dengan adanya dasar hukum atau kepastian hukum, maka akan menjamin tentang ketepatan waktu dan segala halnya soal progtam MBG.

"Kalau waktunya gak tepat, apa sanksinya? Kan biasanya kalau dalam hubungan keperdataan, Anda terlambat sekian, denda sekian.

Kalau kami yang tidak memenuhi syarat, saya yang didenda, kan gitu. Kalau itu dikaitkan ke situ, prosedur dan standarnya," ujarnya.

Menurut Mahfud soal tata kelola yang diatur dalam dasar hukum yang jelas, sangat penting.

Tata kelola lewat dasar hukum yang jelas, kata Mahfud bisa mengatur tanggung jawab institusi di lapangan dan siapa yang bertanggung jawab.

"Pemda di mana posisinya? Guru dengan kepala sekolah di mana? Guru tidak ikut terlibat tapi ketika makan dia membantu anak-anak makan.

Nah, pernah ada keluhan ini omprengnya kurang dari seharusnya, misalnya. Gurunya yang suruh ganti," papar Mahfud.

"Misalnya kalau satu itu, Rp50.000 kan besar tuh kalau di desa gitu. Nah, yang begini-gini ini perlu ya. Ini semua harus segera dipenuhi dulu," ujarnya.

Menurut Mahfud, program makan bergizi gratis itu bagus dan mulia.

Sehingga katanya harus diteruskan dan harus dikawal.

"Mungkin manfaatnya sudah sangat banyak, jauh lebih banyak daripada kejelekannya.

Tetapi tetap, sekecil apapun kejelekan itu harus diselesaikan, dengan tata kelola pemerintahan yang baik dengan asas kepastian hukum agar semuanya nyaman," papar Mahfud.

Karena program MBG ini belum setahun berjalan, menurut Mahfud, ada kesempatan untuk mulai memperbaiki tata kelola dan tentang pelayanannya.

"Bagaimana standar pelayanannya, kemudian bagaimana kepastian hukumnya, agar semua nyaman.

Mulai dari awal harus dimaklumi pasti ada masalah, tetapi masalah ini jangan dianggap sepele," ujar Mahfud.

Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa dua orang cucunya dari keponakannya, yang bersekolah di Yogyakarta juga turut menjadi korban keracunan program makanan bergizi gratis (MBG) belum lama ini.

Hal itu diungkapkan Mahfud dalam saluran YouTube nya Mahfud MD Official bertajuk BERESKAN TATA KELOLA MBG yang tayang, Selasa (30/9/2025).

"Cucu saya juga keracunan, iya MBG di Jogja. Cucu dari ponakan. Saya punya ponakan, ponakan saya itu punya anak namanya Iksan.

Makan siang, makan bergizi gratis. Satu kelas itu 8 orang langsung muntah-muntah," kata Mahfud

Sementara, kakak Iksan, kata Mahfud di beda kelas juga keracunan MBG sebanyak 6 orang.

"Kalau kakaknya, habis muntah-muntah, dirawat sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini, sampai 4 hari di rumah sakit," ujar Mahfud.

Menurut Mahfud kedua cucunya yang bersaudara itu bersekolah di sekolah yang sama di Yogyakarta.

"Bersaudara. Beda kelas di sekolah yang sama.

Satu bisa pulang, satunya lagi masih dirawat di rumah sakit sampai kemarin saya masih di Jogja. 

Sekarang, mungkin hari ini mudah-mudahan sudah keluar ya," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan soal keracunan MBG ini menjadi isu nasional meski kasusnya hanya 0,00017 persen.

"Kecil sekali kan memang dari segi total, dibandingkan dengan total yang katanya sudah dicapai sekarang 30 juta.

Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu-lalang setiap hari, kecelakaan satu saja tidak sampai 0,1 persen orang sudah ribut. Karena itu menyangkut nyawa kan," kata Mahfud.

Sementara keracunan MBG ini katanya juga menyangkut kesehatan.

"Jadi bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya," ujarnya.

Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa nggaran makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 dipatok sebesar Rp71 triliun.

Uang itu dipakai untuk memberi makan 82,9 juta orang anak sekolah dan ibu hamil.

Prabowo mulanya menargetkan setiap anak berhak menerima MBG senilai Rp15 ribu per porsi.

Namun, ia memangkasnya menjadi hanya Rp10 ribu setelah melihat kondisi anggaran.

"Program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil, itu Rp10 ribu per hari," kata Prabowo dalam Konferensi Pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada 29 November 2024.

Anggaran untuk program MBG kemudian dinaikkan hingga Rp335 triliun pada 2026.

Kendati demikian, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan besaran per porsi tetap Rp10 ribu.

Kenaikan total anggaran Makan Bergizi Gratis tahun depan bukan karena perubahan biaya per porsi.

Penambahan anggaran dilakukan karena bertambahnya jumlah penerima manfaat.

Tahun ini, jumlah penerima manfaat MBG belum mencapai target 82,9 juta karena pemerintah baru menerapkan kebijakan awal tahun. Untuk 2026, kata Dadan, MBG akan diberikan ke 82,9 juta orang  mulai 1 Januari.

"Nanti kita lihat apakah ada penambahan ibu hamil, apakah ada penambahan anak balita," ucapnya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

Meski demikian, tidak semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyajikan MBG sesuai aturan pemerintah.

Dapur MBG Panakkukang 02 di Makassar, Sulawesi Selatan, misalnya.

Belanja MBG di sana hanya dipatok sebesar Rp6.500 per porsi.

SPPG itu bahkan harus berhenti beroperasi. Dampaknya, puluhan pekerja dapur dipecat dan ratusan siswa tidak lagi mendapatkan program makan bergizi gratis.

Anggaran MBG Naik

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran jumbo sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Senin (29/9/2025).

Prabowo menyebut puncak anggaran MBG tahun depan mencapai Rp335 triliun atau sekitar US$20 miliar, yang akan digelontorkan langsung ke desa-desa.

“Selama puluhan tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta, lalu ke luar negeri. Sekarang kita balik, Rp335 triliun kita kirim ke desa-desa,” ujarnya.

 Dia menegaskan program ini bukan hanya soal gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat.

Dengan kebutuhan harian dapur MBG berupa beras, telur, sayur, ikan, hingga ayam, petani dan nelayan memiliki jaminan pasar sehingga hasil panen tidak lagi terbuang.

Prabowo memperkirakan program MBG bisa menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026, sekaligus memberi efek berganda pada perekonomian nasional.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com