BGN Tegaskan Sekolah Boleh Tolak Makan Bergizi Gratis, Program Tidak Dipaksakan

POSBELITUNG.CO - BGN Tegaskan Sekolah Boleh Tolak Makan Bergizi Gratis, Program Tidak Boleh Dipaksakan

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bersifat wajib dan tidak boleh dipaksakan kepada sekolah maupun siswa.

Pemerintah memastikan setiap satuan pelayanan gizi dilarang melakukan tekanan atau intimidasi jika ada sekolah yang memilih menolak program tersebut.

Penegasan ini disampaikan BGN menyusul laporan sejumlah sekolah, termasuk sekolah elit, yang menyatakan tidak ingin menerima MBG karena kebutuhan gizi siswanya dinilai sudah tercukupi.

Baca juga: Kalender Februari 2026: Ada Long Weekend Imlek, Cek Jadwal Libur dan Awal Puasa Ramadhan

Penegasan ini disampaikan Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, merespons adanya sekolah yang memilih tidak menerima program tersebut.

Nanik memastikan seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah diinstruksikan untuk tidak melakukan tekanan dalam bentuk apa pun kepada sekolah calon penerima manfaat.

"Para kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG karena misalnya para siswa sekolah itu anak-anak orang mampu, ya enggak apa apa," kata Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (26/1/2026) mengutip Antara.

Nanik menyampaikan itu setelah menerima laporan dari salah satu kepala SPPG di Kabupaten Banyuwangi yang mengaku kesulitan menambah jumlah penerima MBG lantaran sejumlah sekolah elit dengan ribuan siswa menolak menerima MBG.

Menurut Nanik, secara prinsip pemerintah memang menargetkan agar seluruh anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak. Namun, penerimaan MBG tetap bersifat sukarela, tanpa unsur paksaan.

"Tidak boleh ada pemaksaan apalagi intimidasi dari SPPG atau dari instansi mana pun, bahwa seolah-olah sekolah yang tidak mau menerima MBG berarti tidak menyukseskan program pemerintah," ujar dia.

Ia menambahkan, keputusan sekolah elit untuk menolak MBG tidak menjadi persoalan selama kebutuhan gizi siswa sudah terpenuhi secara mandiri. Pemerintah, kata Nanik, menghormati pilihan tersebut.

"Pokoknya, untuk para kepala SPPG, kami dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun," ucap Nanik.

Sebagai langkah alternatif, Nanik mendorong para kepala SPPG agar lebih aktif menjangkau kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan

Ia menyarankan agar fokus dialihkan ke pesantren kecil, anak-anak putus sekolah, anak jalanan usia sekolah, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Masih banyak yang belum menerima MBG, sementara mereka sangat membutuhkan," ujar Nanik.

(Kompas/Posbelitung.co)