Rusia Bakal Pasok Minyak ke Indonesia: Kami Siap Membantu

POSBELITUNG.CO - Kabar baik bagi Indonesia di tengah gejolak pasokan minyak yang terganggu akibat penutupan selat Hormuz.

Sinyal positif didapat Indonesia terkait upaya mencari pasokan minyak yang baru setelah ditutupnya Selat Hormuz akibat perseteruan Amerika Serikat (AS)-Israel.

Rusia dilaporkan siap menjadi pemasok minyak ke Indonesia jika dibutuhkan.

Baca juga: Amsal Sitepu Divonis Bebas, DPR Minta Jaksa yang Sebut Jasa Edit Video Gratis Dicopot

Hal tersebut diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov.

“Presiden kami terus mengatakan berulang kali, untuk negara rekan kami, kami siap membantu untuk minyak dan gas jika diperlukan,” katanya di Pelabuhan Tanjung Paus, Jakarta, Rabu (1/4/2026), seperti dilaporkan jurnalis Kompas TV Nizar Ramadika.

“Jadi tolong hubungi kami, katakan yang Anda perlukan dan kita akan bicarakan apa yang akan dilakukan,” ujarnya.

Namun, Tolkerov juga mengatakan Rusia siap membantu siapa saja, termasuk negara Barat jika memang memerlukannya.

Asalkan, negara-negara itu memang mau bekerja sama dan melakukan kontrak jangka panjang.

“Bahkan untuk mereka, kami siap untuk menyuplai, menjual minyak dan gas. Kami tak akan mengatakan tidak kepada siapa pun,” katanya.

Indonesia mencari pasokan minyak yang baru setelah krisis minyak dunia usai Iran menutup Selat Hormuz akibat perseteruannya dengan AS-Israel.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia tak menutup peluang impor minyak dari sejumlah negara lain, termasuk Rusia.

Apalagi menurutnya impor minyak dari Rusia saat ini telah memungkinkan untuk dilakukan.

Sebab, AS telah membuka kembali akses pembelian minyak Rusia yang sebelumnya dikenai sanksi.

Pembelian BBM Dibatasi

Isu kenaikan harga BBM per 1 April 2026 resmi ditepis. Sebagai gantinya, BPH Migas menerbitkan aturan baru yang membatasi pembelian Solar dan Pertalite secara nasional.

Dalam aturan anyar ini, kuota harian untuk mobil pribadi dan kendaraan layanan publik dipangkas menjadi maksimal 50 liter per hari demi mengendalikan konsumsi subsidi negara.