Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Dicecar Gegara Wacara War Tiket Haji, DPR : PR Anda Banyak

Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf atau Gus Irfan dicecar anggota Komisi IVV DPR RI soal wacana war tiket haji yang sempat ia lontrakan dan viral.

Tayang:
Penulis: Dedi Qurniawan | Editor: Dedi Qurniawan
Dok Tribunnews
DICECAR - Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf atau Gus Irfan dicecar anggota Komisi IVV DPR RI soal wacana war tiket haji yang sempat ia lontrakan dan viral. Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR pada Selasa (14/4/2026), Gus Irfan mengakui bahwa istilah tersebut berasal dari dirinya dan saat ini masih dalam tahap pembahasan internal Kemenhaj, namun belum menjadi kebijakan resmi. 

POSBELITUNG.CO - Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf atau Gus Irfan dicecar anggota Komisi IVV DPR RI soal wacana war tiket haji yang sempat ia lontrakan dan viral.

Gus Irfan dinilai tidak fokus menyelesaikan persoalan haji yang terjadi.

Sementara war tiket adalah urusan nanti dan bukan persoalan mendesak saat ini.

Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR pada Selasa (14/4/2026), Gus Irfan mengakui bahwa istilah tersebut berasal dari dirinya dan saat ini masih dalam tahap pembahasan internal Kemenhaj, namun belum menjadi kebijakan resmi.

“Ini yang sempat ramai ini saya akui war tiket, war tiket ini memang wacana yang sedang kita bahas di Kementerian Haji,” kata Irfan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Gus Irfan juga secara terbuka menyatakan bertanggung jawab atas munculnya istilah 'war tiket' ke publik.

"Dan kalau kita tanya siapa yang bertanggung jawab, saya adalah orang yang pertama melontarkan istilah war tiket ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Irfan menyebut jika wacana 'war tiket' tersebut bisa dianggap terlalu dini, maka pihaknya akan menunda pembahasan lebih lanjut dan fokus pada penyelenggaraan haji yang sudah dekat.

“Kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur ya akan kita tutup dulu sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata,” tandasnya.

Dicecar sejumlah anggota Komisi VIII DPR

Sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI mengkritik wacana penerapan sistem 'war tiket' untuk skema keberangkatan ibadah haji.

 Mereka menilai gagasan tersebut tidak mendesak untuk dibahas saat ini dan berpotensi bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Kritik tersebut terjadi dalam rapat kerja (raker) Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah RI Irfan Yusuf atau Gus Irfan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Kritik tersebut satu di antaranya disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI F-PKS Hidayat Nur Wahid.

HNW, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa wacana 'war tiket' tidak bisa serta-merta diterapkan, meskipun disebut hanya berlaku untuk tambahan kuota haji.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved