Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Bima Arya Tegaskan Hak Prerogatif Presiden Prabowo

Wamendagri Bima Arya menanggapi isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah nama disebut bakal menempati posisi baru.

Penulis: M Zulkodri | Editor: M Zulkodri
Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
WAKIL MENDAGRI - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. 

Mantan KSAD itu dikabarkan akan dipercaya menduduki jabatan Kepala Staf Presiden (KSP), menggantikan Muhammad Qodari.

Sementara itu, Muhammad Qodari disebut-sebut akan dipindahkan menjadi Juru Bicara Presiden sekaligus memimpin Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

Langkah tersebut dikaitkan dengan upaya memperkuat komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo yang selama ini dinilai masih menjadi sorotan.

Abdul Kadir Karding dan Hasan Nasbi Juga Disebut

Selain Dudung dan Qodari, nama lain yang ikut disebut dalam isu reshuffle adalah Abdul Kadir Karding.

Mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) periode 2024–2025 itu dikabarkan akan mengisi posisi Kepala Badan Karantina.

Sementara itu, Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) disebut akan ditugaskan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Meski nama-nama tersebut ramai diperbincangkan, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Istana Kepresidenan.

Respons Muhammad Qodari

Saat dikonfirmasi mengenai isu tersebut, Muhammad Qodari tidak memberikan jawaban tegas.

Ia hanya memberikan respons singkat melalui pesan WhatsApp.

“Mohon doa yang terbaik,” tulis Qodari sambil menyertakan emoji senyum.

Jawaban singkat itu justru semakin memicu spekulasi publik mengenai kemungkinan perubahan posisi di lingkar pemerintahan Presiden Prabowo.

Pertemuan Prabowo dan Dudung Jadi Sorotan

Isu reshuffle kabinet semakin menguat setelah Presiden Prabowo Subianto diketahui melakukan sejumlah pertemuan penting di Istana Kepresidenan pekan lalu.

Pada Selasa (23/4/2026), Prabowo menggelar pertemuan empat mata dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

Tidak lama setelah itu, Presiden juga memanggil Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman ke istana.

Pertemuan tersebut langsung memunculkan berbagai tafsir politik.

Sumber: Pos Belitung
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved