Janji Prabowo Subiato Bangun 1000 Desa Nelayan Modern Setiap Tahun

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan modern setiap tahun sebagai upaya memperkuat ekonomi pesisir. 
• Selain itu, pemerintah juga menyiapkan ribuan kapal ikan yang akan dikelola melalui koperasi nelayan di seluruh Indonesia.

POSBELITUNG.CO--Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan modern setiap tahun sebagai bagian dari program besar pemerintah untuk memperkuat ekonomi pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Indonesia.

Program tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan peninjauan kampung nelayan di Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, pembangunan desa nelayan menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan pesisir yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan fasilitas penunjang perikanan.

“Dan tahun depan kita akan bangun lagi 1.000 desa nelayan, dan seterusnya setiap tahun 1.000 desa nelayan,” ujar Prabowo.

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan sebanyak 1.386 desa nelayan akan mulai diresmikan pada 2026.

Program tersebut nantinya akan terus diperluas ke berbagai daerah pesisir di Indonesia.

Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa pesisir yang menjadi pusat aktivitas masyarakat nelayan.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan negara hadir untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.

Melalui pembangunan desa nelayan modern, pemerintah berupaya menyediakan fasilitas yang lebih memadai, mulai dari infrastruktur penunjang, akses ekonomi, hingga sarana pendukung aktivitas perikanan.

Selain pembangunan desa nelayan, pemerintah juga menyiapkan bantuan sebanyak 1.582 kapal ikan untuk nelayan di berbagai wilayah Indonesia.

Bantuan kapal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tangkap nelayan sekaligus mendukung produktivitas sektor perikanan nasional.

Menurut Prabowo, kapal-kapal itu nantinya akan dikelola secara bersama melalui sistem koperasi nelayan agar penggunaannya lebih efektif dan berkelanjutan.

“Nanti akan diatur, apakah 30 nelayan satu koperasi nanti kita beri kapal. Kapal ini ada yang kecil juga ada yang menengah,” jelasnya.

Pemerintah menilai pola pengelolaan berbasis koperasi akan membantu nelayan dalam mengakses sarana produksi secara kolektif sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.