Omara Esteghlal Bandingkan Gaji Guru Honorer dengan Tunjangan DPR, Butuh 28 Tahun Agar Setara

POSBELITUNG.CO - Polemik kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI kembali menuai sorotan.

Nilai tunjangan yang disebut-sebut mencapai Rp 100 juta per bulan dianggap kontras dengan kondisi para pekerja di sektor lain.

Salah satunya guru honorer yang di pelosok negeri hanya menerima gaji ratusan ribu rupiah setiap bulan.

Omara Esteghlal mengkritisi ketimpangan tersebut dengan menyoroti perbandingan angka fantastis tunjangan DPR dan nasib guru honorer di daerah.

“Mari kita coba bedah alokasi dana dan tunjangan bagi orang-orang yang bekerja ini. Pertama, banyak diberitakan bahwa DPR itu tunjangannya dinaikkan hingga Rp 100 juta," tutur Omara Esteghlal dikutip Tribunnews.com, Sabtu (30/8/2025).

"Sedangkan banyak guru-guru di pelosok dan daerah sana yang hanya dapat Rp 300 ribu per bulan, bahkan kurang,” tegas Omara.

Ia menekankan betapa timpangnya ketidakadilan tersebut.

Penghasilan anggota DPR RI yang dianggap banyak orang kinerjanya minim hasil, malah jauh lebih besar dibanding guru yang tugasnya mencerdaskan bangsa.

“Rp 100 juta, bahkan lebih, dibanding Rp 300 ribu. Guru-guru, pekerjaan yang sangat mulia yang bertanggung jawab bagi generasi berikutnya, hanya diberi Rp 300 ribu per bulan," tutur Omara.

Omara bahkan mengkalkulasi pendapatan guru yang dikabarkan hanya Rp 300 ribu, agar bisa mencicipi uang Rp 100 juta seperti anggota DPR RI.

Berdasarkan penghitungan Omara, untuk menyamakan Rp 100 juta, seorang guru honorer dengan gaji Rp 300 ribu harus bekerja tanpa libur selama 333 bulan, atau setara dengan 28 tahun.

"Bagaimana Rp 300 ribu itu mengejar Rp 100 juta? Maka guru-guru ini harus bekerja keras melewati jalan rusak, kadang melewati sungai, tanpa fasilitas mewah, dan sekolah yang infrastrukturnya pun rusak,” jelas kekasih Prilly Latuconsina ini.

“Bayangin, 28 tahun kerja baru bisa samain Rp 100 juta. Itu pun kalau gajinya rutin,” tegas Omara.

Prilly menambahkan bahwa perbandingan ini sangat masuk akal untuk membuat rakyat marah.

“Jadi ya, wajar saja sebenarnya kalau rakyat marah karena adanya ketidakadilan ini. Dan kita bayar pajak, itu adalah uang kita, uang kita yang dipakai," ucap Prilly.