9 Organisasi Desak Tim Pencari Fakta Usut Dugaan Aparat di Kericuhan

POSBELITUNG.CO - Sebanyak sembilan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah segera membentuk Tim Pencari Fakta independen.

Mereka menilai tim ini perlu dibentuk untuk mengusut dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam rangkaian unjuk rasa dan aksi anarkis yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia belakangan ini.

Adapun sembilan organisasi tersebut terdiri dari Imparsial, Human Right Working Group (HRWG), Koalisi Perempuan Indonesia, Walhi, Centra Initiative, De Jure, Raksha Initiatives, PBHI, dan Setara Institute.

Daniel Awigra dari HRWG menilai dinamika sosial beberapa waktu terakhir menyisakan duka mendalam dan berbagai persoalan serius.

Menurut catatan Koalisi, sedikitnya sepuluh orang meninggal dunia akibat kekerasan yang terjadi dalam unjuk rasa tersebut.

Daniel menilai situasi ini tidak terlepas dari persoalan ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat, serta perilaku sebagian elit yang memperburuk keadaan.

Ia juga menyinggung terhambatnya saluran dialog dan adanya konflik politik di tingkat elit yang ikut menyulut kemarahan massa.

Gejolak sosial, menurutnya, kian memuncak setelah aksi represif aparat menimbulkan korban jiwa, ditambah isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang memicu kemarahan publik.

Daniel menekankan bahwa demonstrasi damai merupakan wujud kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi dan harus dilindungi negara.

Namun yang terjadi justru kekerasan aparat, yang seharusnya diproses hukum demi memberi keadilan bagi para korban.

Koalisi juga menyoroti munculnya dugaan keterlibatan militer dalam kerusuhan.

Sejumlah foto, video, dan tayangan digital memperlihatkan adanya anggota TNI, khususnya Bais, di lapangan bersama massa aksi.

Meski Mabes TNI membantah tuduhan tersebut, Koalisi menilai keberadaan Bais di lokasi aksi merupakan tindakan keliru.

Sebagai intelijen militer, tugas Bais adalah mendukung pertahanan negara, bukan menangani aksi unjuk rasa atau berada di tengah massa demonstran.

Koalisi pun mendesak Presiden untuk segera menarik militer dari urusan sipil dan mengembalikan TNI ke fungsi konstitusionalnya.