2 Pemda Bantah Klaim Menkeu Purbaya Soal Dana Nganggur, Minta Bukti Konkret

POSBELITUNG.CO - Dua pemerintah daerah, yakni Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Bangka Belitung (Babel), menolak klaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana besar yang disebut mengendap di rekening bank milik pemerintah daerah.

Purbaya sebelumnya menampilkan daftar daerah yang dianggap memiliki simpanan dana tinggi dalam rapat daring bersama kepala daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin (20/10/2025).

Dalam paparannya, Jawa Barat disebut menempati posisi keempat dengan dana mencapai Rp4,1 triliun, sedangkan Bangka Belitung berada di posisi ke-13 dengan Rp2,1 triliun.

Namun, kedua daerah membantah kebenaran data tersebut dan menegaskan bahwa jumlah dana mereka jauh lebih kecil dari yang disebutkan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bangka Belitung, M Haris, menyatakan dana Pemprov Babel yang tersimpan di bank hanya sekitar Rp200 miliar.

Menurutnya, jumlah itu merupakan dana pendapatan bulanan yang biasa ditempatkan di giro maupun deposito jangka pendek.

“Kami merasa tidak ada dana sebesar itu. Paling tinggi sekitar Rp200 miliar. Itu pun dana rutin bulanan,” kata Haris, Selasa (21/10/2025).

Ia juga mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi langsung ke Bank Indonesia (BI) untuk memastikan sumber data yang digunakan oleh Menkeu.

“Hari ini kami mau konfirmasi ke BI karena Pak Menkeu dapat datanya dari sana,” ujarnya.

Dengan nada bercanda, Haris menambahkan bahwa jika memang ada dana sebesar Rp2,1 triliun, tentu pihaknya akan senang.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut membantah data yang disampaikan Purbaya.

Dedi menegaskan bahwa tidak ada dana milik Pemprov Jabar yang disimpan dalam bentuk deposito.

Ia bahkan menantang Purbaya untuk membuka data secara transparan kepada publik.

“Saya sudah cek, tidak ada dana disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu buka data dan faktanya,” tegas Dedi.

Ia menilai pernyataan Purbaya berpotensi menimbulkan kesan bahwa daerah tidak mampu mengelola anggaran dengan baik.