Kompensasi Warga Terdampak Tambang Bogor Mulai Cair Hari Ini

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyalurkan uang kompensasi bagi warga terdampak penutupan tambang di Bogor secara bertahap.
• Dedi Mulyadi berharap uang kompensasi bisa bermanfaat dan membantu warga.
• Penutupan tambang sementara di wilayah Bogor telah berlangsung sejak akhir September 2025.

POSBELITUNG.CO - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mulai menyalurkan dana kompensasi bagi warga yang terdampak penutupan tambang di wilayah Kabupaten Bogor, pada Senin (3/11/2025).

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui unggahan di media sosialnya pada Senin pagi.

Ia menjelaskan bahwa proses pencairan kompensasi dilakukan secara bertahap dan menyasar ribuan warga yang terdampak kebijakan penghentian sementara kegiatan pertambangan.

“Pagi hari ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menurunkan dana kompensasi secara bertahap bagi warga terdampak penutupan tambang,” ujar Dedi Mulyadi.

Ia menambahkan, jumlah penerima kompensasi mencapai lebih dari 9.300 orang yang tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Cigudeg, Rumpin, Rengasjajar, dan sekitarnya.

Menurut Dedi, penyaluran dana kompensasi ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah atas dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat setelah kebijakan penutupan tambang diberlakukan.

Mantan Bupati Purwakarta itu berharap, bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban warga sekaligus menjadi langkah awal menuju penataan kawasan tambang yang lebih berkelanjutan.

“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan setidaknya mengurangi beban masyarakat akibat kebijakan penutupan tambang, yang dilakukan untuk kepentingan bersama,” kata Dedi.

Ia juga menegaskan bahwa arah pembangunan di Jawa Barat tidak boleh mengabaikan keseimbangan alam.

Menurutnya, pembangunan sejati bukanlah kegiatan yang merusak lingkungan, melainkan upaya menciptakan harmoni antara manusia, alam, dan keadilan sosial.

“Pembangunan itu bukan pengrusakan, melainkan menjaga keseimbangan alam, manusia, lingkungan, dan keadilan sosial,” tutur Dedi.

Pajak untuk Masyarakat

Ia menambahkan, setiap pajak dan hasil pendapatan dari kegiatan ekonomi harus dikembalikan kepada masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung oleh kebijakan pembangunan.

Kebijakan penghentian aktivitas tambang di Bogor sendiri telah diumumkan melalui surat resmi bernomor 7920/ES.09/PEREK yang diterbitkan pada 25 September 2025.

Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi pada 19 September 2025 menemukan masih banyak persoalan yang belum terselesaikan, seperti masalah lingkungan, keselamatan jalan, dan tata ruang wilayah.

Selama masa penutupan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan perhatian pada perbaikan infrastruktur, khususnya jalur Parung Panjang yang selama ini menjadi rute utama kendaraan pengangkut hasil tambang.

Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di wilayah Bogor dan sekitarnya.

Ringkasan Berita:

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyalurkan dana kompensasi bagi warga yang terdampak penutupan tambang di Kabupaten Bogor, Senin (3/11/2025).

Penyaluran dilakukan secara bertahap dan menyasar lebih dari 9.300 warga di wilayah seperti Cigudeg, Rumpin, Rengasjajar, dan sekitarnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan langsung penyaluran kompensasi melalui unggahan di media sosial pribadinya.

Kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap dampak sosial dan ekonomi akibat penutupan tambang sementara.

Dedi Mulyadi berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus menjadi awal penataan kawasan tambang yang lebih berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa pembangunan di Jawa Barat harus memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan.

Dedi menyampaikan bahwa pembangunan sejati bukanlah perusakan alam, melainkan menjaga harmoni antara manusia, alam, dan keadilan sosial.

Ia menambahkan, setiap pajak dan hasil ekonomi harus kembali ke masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak kebijakan pembangunan.

Penutupan tambang diumumkan melalui surat resmi nomor 7920/ES.09/PEREK pada 25 September 2025, setelah evaluasi menemukan sejumlah persoalan seperti lingkungan, keselamatan jalan, dan tata ruang.

Selama masa penutupan, Pemprov Jabar memfokuskan upaya pada perbaikan infrastruktur, khususnya jalur Parung Panjang yang menjadi rute utama kendaraan tambang, untuk menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Kompensasi Warga Terdampak Penutupan Tambang di Bogor Cair Mulai Hari Ini, Dedi Mulyadi: Bertahap