Susi Video Call KDM, Kompak Tolak KJA di Pantai Timur Pangandaran

POSBELITUNG.CO - Ratusan nelayan dan pelaku usaha wisata memadati area Bandara International Beach Street Susi Air Pamugaran, Pangandaran, Rabu (13/8/2025).

Kehadiran mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menjadi pusat perhatian warga.

Dalam kesempatan tersebut, Susi langsung menghubungi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui sambungan video call di hadapan para peserta aksi.

Momen itu menjadi sorotan karena Susi menunjukkan dukungan penuh Dedi Mulyadi terhadap penolakan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran.

“Tadi pak KDM sudah mendukung total menolak KJA di Pantai Timur 100 persen,” kata Susi kepada wartawan.

Ia mengingatkan bahwa izin proyek tersebut sudah terbit sehingga langkah hukum diperlukan untuk memastikan izin itu tidak berlanjut dan bisa dicabut.

“Nanti ada nota keberatan yang sudah diserahkan ke ibu Bupati Pangandaran. Nanti dari ibu Bupati disampaikan ke Bandung,” jelas Susi.

Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, juga hadir di tengah massa dan menegaskan penolakannya terhadap proyek KJA.

“Kita akan menjaga laut. Saya sebagai Bupati Pangandaran menerima aspirasi dan tentu saya akan bersama masyarakat,” ucap Citra.

Citra menjelaskan bahwa sebelum aksi ini ia sudah lebih dulu menemui Gubernur Jawa Barat untuk membicarakan masalah yang sama.

“Saya sudah menghadap ke sana, dan beliau siap bersama-sama kita. Barusan ibu Susi Pudjiastuti juga sudah komunikasi langsung lewat video call dengan pak Gubernur dan didengar semua bahwa beliau siap mendukung kita,” terangnya.

Menurut Citra, aksi ini menjadi bukti nyata penolakan kolektif dari nelayan dan pelaku usaha wisata di wilayahnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan selama menyampaikan aspirasi.

“Jangan anarkis, yang penting tujuan kita tercapai. Jangan sampai kita anarkis tapi merugikan kita sendiri. Jika perlu ke pak KDM lagi, saya siap,” tegasnya.

Rencana pembangunan KJA di Pantai Timur Pangandaran sebelumnya menuai kontroversi karena dikhawatirkan merusak ekosistem laut dan mengganggu mata pencaharian nelayan.