Video: Skandal CSR Timah Terbongkar, Fee Disamarkan, Bos Smelter Terjerat Kasus IUP PT Timah

POSBELITUNG.CO -- Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) yang semestinya menjadi instrumen tanggung jawab sosial perusahaan justru disalahgunakan.

Khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola penambangan bijih timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung.

Fakta tersebut terungkap dalam penyidikan yang dilakukan penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bangka Selatan.

Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Sabrul Iman menyampaikan bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara timah yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat pemufakatan jahat.

Terutama antara sejumlah perusahaan smelter swasta dengan manajemen PT Timah Tbk.

Kerja sama tersebut tidak hanya menyimpang dari ketentuan perizinan.

Menurutnya dalam perkara ini, ada lima perusahaan smelter swasta yang ikut terlibat.

Yakni PT Refined Bangka Tin (RBT), CV Venus Inti Perkasa (VIP) dan PT Sariwiguna Binasentosa (SBS).

Lalu, PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) dan PT Tinindo Inter Nusa (TIN) yang diwakili terpidana Harvey Moeis. 

Diketahui Harvey Moeis bersepakat dengan terpidana Mochtar Riza Pahlevi selaku Direktur Utama PT Timah Tbk.

Kesepakatan itu mencakup kerja sama sewa-menyewa alat peleburan bijih timah.

Termasuk permintaan agar lima perusahaan mitra usaha yang terafiliasi dengan smelter diberikan legalitas berupa Surat Perjanjian (SP) dan Surat Perintah Kerja (SPK).

Legalitas tersebut kemudian menjadi dasar bagi para mitra usaha untuk melakukan penambangan di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Padahal, pemberian SP dan SPK itu dilakukan secara melawan hukum karena tidak memenuhi persyaratan utama.

Akibat penerbitan SP dan SPK tersebut, peran PT Timah sebagai pemegang IUP dalam kegiatan penambangan praktis digantikan oleh mitra usaha.