Pengembangan Bandara Belitung Tersandung Reshuffle?

Oleh: Tellie Gozelie SE
(Anggota DPD RI)

POSBELITUNG.COM - TULISAN ini adalah respon atas Reshuffle Kabinet yang baru saja dilakukan oleh Presiden Jokowi, sekaligus merupakan salah satu bentuk espresi kegelisahan penulis, atas perubahan susunan kabinet dalam kaitannya dengan pengembangan Bandara H AS Hanandjoeddin Tanjungpandan Belitung sebagai salah satu langkah penting dalam pegembangan sektor pariwisata Belitung.

Hal ini hemat penulis cukup beralasan, sebab perubahan pejabat terjadi secara langsung pada Kementerian Perhubungan yang merupakan kementerian pengelola Bandara H AS Hannajoeddin dan sekaligus lembaga yang bertanggjawab atas pengembangan bandara H AS Hanandjoeddin ke depan.

Perombakan kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden, tentunya dalam menyusun, memilih dan menentukan siapa yang paling kompeten untuk membantunya Presiden memiliki pertimbangan pertimbangan tersendiri.

Sehingga tulisan ini sama sekali tidak ditujukan untuk meragukan segala hal yang berkaitan dengan pertimbangan ataupun keputusan Presiden atas formasi kabinet untuk sisa jabatan hinggan 2019 mendatang.

Namun demikian tentu saja perubahan yang terjadi tidak dapat dipungkiri memberikan dampak psikologis terutama bagi yang mulai merasakan kecenderungan positif dalam bidang perhubungan selama 21 bulan terakhir. Pengembangan bandara H AS Hanandjoeddin misalnya.

Pengembangan bandara ini selalu menarik perhatian terkait erat dengan pembangunan pariwisata, dimana Belitung ditetapkan sebagai satu dari sepuluh destinasi wisata strategis nasional yang dicanangkan pemerintah.

Perhubungan menjadi satu mata rantai strategis dan sangat menentukan dari rangkaian mata rantai lainnya dalam pembangunan pariwisata. Sebab perhubungan merupakan penentu lalu lintas orang, barang dan jasa.

Itulah sebabnya menjadi penting untuk memastikan kesinambungan pengembangan bandara H AS Hanannjoeddin. Bukan semata mata konsekwensi logis dari program pengembangan infrastruktur perhubungan, tetapi juga dikarenakan bahwa pengembangan bandara tersebut menjadi penentu masa depan pembangunan pariwisata Belitung.

Dengan kata lain, jika pemerintah menginginkan pembangunan pariwisata Belitung tetap pada jalurnya dan berhasil di masa depan, maka tidak ada jalan mundur ataupun menunda pengembangan bandara H AS Hanandjoeddin.

Konsistensi multi pihak

Pergantian sosok pemuncak piramida rantai komando sektor perhubungan tidak berarti berganti pula program dan orientasi pembangunan yang dijalankan oleh lembaga negara pembantu Presiden ini.

Karenanya aspek pengawasan menjadi penting untuk memastikan kementerian perhubungan tetap melakukan agenda pebangunan perhubungan udara melalui pengembangan Bandara H AS Hanannjoeddin.

Di sinilah perwakilan Provinsi Bangka Belitung baik DPD dan DPR dapat menjalankan fungsinya dalam bidang pengawasan, sehingga pengembangan bandara H AS Hanannjoeddin tetap berjalan sebagaimana direncanakan.

Kontrol harus tetap dilakukan agar program ini dijalankan secara konsisten ditingkat pusat. Hal yang sama tentunya juga berlaku bagis seluruh program pembangunan dan pengembangan infrastruktur perhubungan di seluruh Indonesia.

Peran pemerintah daerah baik Provinsi dan Kabupaten di Belitung tidak kalah pentingnya, mengingat tanggungjawab dan penganggaran pengembangan bandara H AS Hanandjoeddin terdistribusi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Segala kendala harus diperhitungkan dan diantisipasi sebaik mungkin, dari hal hal yang menyangkut ketentuan perundangan maupun hal hal yang menyangkut teknis operasional di lapangan.

Konsistensi pemerintah daerah ini kemudian akan diukur dari langkah langkah yang ditempuh oleh dalam melakukan dan mendorong percepatan pengembangan bandara H AS Hanandjoeddin Belitung.

Salah satu ukuran yang paling sederhana adalah besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk pengembangan bandara dimaksud.

Legislatif daerah yang bertugas melakukan fungsi anggaran dan pengawasan ditingkat daerah diharapkan tetap konsisten melakukan pengawalan atas pengembangan bandara H AS Hananjoeddin.

Dalam bidang pengawasan adalah bagaimana agar pelaksanaan teknis operasional pengembangan tidak menyalahi aturan dan mengedepankan aspek kepentingan publik yang lebih luas dan dalam aspek regulasi adalah memastikan pengembangan ini tetap taat azas dan tunduk pada segala ketentuan perundangan yang berlaku termasuk seluruh komponen yang terlibat didalamnya baik langsung maupun tidak langsung.

Seiring dengan itu adalah dukungan politik anggaran yang dilihat dari besaran anggaran yang diberikan secara proporsional dan maksimal dari anggaran daerah.

Pada akhirnya seluruh komponen pemangku kepentingan di daerah maupun dipusat sudah semestinya bersinergi dan pro aktif untuk secara terus menerus mengawal proses pengembangan Bandara H AS Hanandjoeddin sebagai kebutuhan dan program yang harus disegerakan.

Sebab jika saja pengembangan bandara ini terkendala hingga tertunda, meski dapat ditopang oleh beragam alasan, koreksi tajam dari masyakarat tidak dapat dihindarkan. (*)

Tulisan Ini sudah terbit di POS BELITUNG cetak edisi Jumat (5/8/2016).