Pemprov Baru Terima Dokumen P2D, Gubernur Babel Setuju Menolak Kapal Isap
Rustam mengaku masih ada yang belum memahami bahwa seolah pertambangan sudah menjadi kewenangan di provinsi.
lihat foto
"PDRB Belitung Timur juga di sektor perkebunan," ujarnya.
Oleh karena itu, jelas Didit, pihaknya merintahkan Fraksi PDIP di DPRD Beltim menolak keberadaan kapal isap.
"Yang dibutuhkan masyarakat sekarang bukan tandatangan, tapi action supaya kapal isap itu hengkang dari Beltim," tegasnya.
Sementara Ketua DPRD Tom Haryono mengatakan urusan kapal isap, bukan dirinya setuju atau tidak setuju menolak. Namun semuanya harus dikembalikan kepada masalah hukum.
"Kita sama-sama usulkan ke gubernur, selesaikan baik-baik," ujarnya.
Setelah ada gerakan moral, selanjutnya persoalan itu menjadi permasalahan hukum atau urusan administrasi.
"Gerakan moral lalu ditindaklanjuti dengan administrasi-administrasi negara," kata Tom seraya menegaskan jika partainya bernaung yaitu PDIP menolak kapal isap maka dirinya pun akan ikut menolak keberadaan kapal isap. (o4)
